Breaking News:

Proyek Tol Semarang Demak

Komisi D DPRD Jateng Desak Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, percepatan perlu dilakukan lantaran proyek ini sudah ditunggu warga.

TRIBUNBANYUMAS/ISTIMEWA
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi D DPRD Jawa Tengah berharap ada akselerasi terkait pembebasan lahan yang terkena dampak proyek tol Semarang-Demak.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, percepatan perlu dilakukan lantaran proyek ini sudah ditunggu warga.

"Penentuan lokasi (penlok) sudah ada. Karena tidak segera dieksekusi masyarakat yang kena rob makin menderita, mereka tidak bisa melakukan perbaikan rumah maupun lingkungan. Sampai saat ini belum dibayar," kata Hadi, Minggu (13/9/2020).

Tak Lolos Tes Kesehatan, Bakal Calon Wakil Bupati Joko Sutanto Gagal Ikut Pilkada Demak

Wakil Wali Kota Salatiga Ingatkan Peserta SKB CPNS Tak Percayai Calo

Dieng Culture Festival Bakal Digelar Live Streaming di Media Sosial 2 Hari, Ini Jadwalnya

Meskipun di masa pandemi ini banyak pemakluman, terutama soal kegiatan infrastruktur, namun seharusnya, pembebasan lahan diprioritaskan lantaran menyangkut kehidupan masyarakat.

Politikus PKS ini menyebut, hingga September, pembebasan lahan pada sesi satu (Semarang-Sayung) baru sekitar 9 persen dari total sekitar 426 bidang.

Sedangkan sesi dua (Sayung-Demak Kota) sekitar 31 persen dari 1.314 bidang.

"Kemarin, ada masalah dana. Sekarang, Kementerian Keuangan telah menyediakan Rp 1,3 triliun, jangan ditunda lagi terutama yang milik warga," lanjutnya.

Ia mencontohkan, di Desa Sidogemah, ada 513 bidang tanah dimana 70 persennya berupa rumah warga. Sementara, 84 bidang tanah di Kadilangu, berupa tanah wakaf, dan 64 bidang berupa tanah kas desa.

Dari total 5.351.033 meter persegi, yang tersebar di enam kecamatan dan 15 desa itu, baru 274 bidang atau setara dengan 17,07 persen yang dibebaskan.

"Memang, yang terbanyak ada di sesi pertama, yang terendam air," jelas legislator dari Dapil Jateng VI (Sragen, Karanganyar, Wonogiri).

Ganjar Pastikan Daya Tampung Rumah Sakit di Jateng Khusus Covid-19 Masih Cukup

Berkas 3 Calon Pendaftar Pilkada Kendal Tak Lengkap, KPU Tunggu Perbaikan Sampai 16 September

Mulai Besok, Pemkab Pati Larang Warga Berkeliaran di Luar Rumah Pukul 22.00-04.00 WIB

Untuk sesi pertama, Hadi meminta kepada Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menentukan status tanah yang terendam rob apakah termasuk matra darat atau laut.

Karena, kejelasan status ini menentukan ganti untung lahan yang akan dibayarkan kepada masyarakat.

"Ada 291 bidang sertifikat yang menunggu kejelasan status di sesi pertama. Kami berharap tetap dianggap sebagai matra darat agar masyarakat dapat ganti untung," tegasnya.

Seperti diketahui, proyek tol sepanjang 27 kilometer ini menghabiskan Rp 6,8 triliun. Pelaksanaannya terdiri dari dua sesi, sesi pertama sepanjang 10, 69 kilometer (km) berupa tanggul laut dan sesi dua sepanjang 16,31 km yang direncanakan selesai 2022. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved