Breaking News:

Berita Kudus

Ketahuan Selingkuh, ASN Pemkab Kudus Diusulkan Terima Sanksi Penurunan Pangkat 3 Tahun

Seorang istri pejabat yang juga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus mendapatkan sanksi setelah ketahuan selingkuh.

TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
Kepala Badan ‎Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus, Catur Widiyatno, ditemui di Kudus, Rabu (3/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Seorang istri pejabat yang juga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus mendapatkan sanksi setelah ketahuan selingkuh.

Wanita berinisial Y (43) itu dikabarkan berselingkuh dengan lebih dari satu orang pria.

Kepala Badan ‎Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus, Catur Widiyatno menjelaskan, pihaknya telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sanksi untuk oknum tersebut pada bulan Januari 2021.

Catur mengatakan, pihaknya mengusulkan sanksi berupa penurunan pangkat selama tiga tahun.

"Sanksi sudah kami berikan tapi masih menunggu rekomendasi keluar dari Kemendagri," ujar dia, saat ditemui di Pendopo Bupati Kudus, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Plt Bupati Kudus Perintahkan Petugas Dishub Berjaga di City Walk, Tertibkan Parkir di Utara Jalan

Baca juga: Pemkab Kudus Tak Akan Tolak Pemudik, Siapkan Tempat Karantina Terpusat di Rusunawa Bakalan Krapyak

Baca juga: 11 Rumah di Gulang Kudus Rusak Diterjang Lesus, Mayoritas Bagian Atap

Baca juga: Dana Aspirasi Dewan hingga TPP ASN di Kudus Dipangkas hingga Rp 16,8 Miliar, Ini Tujuannya

Menurutnya, sanksi akan diberlakukan mulai dari diterimanya surat rekomendasi dari Kemendagri.

"Selama satu tahun, yang bersangkutan juga tidak akan memperoleh TPP (tunjangan penghasilan pegawai-red)," ujarnya.

Catur menceritakan, perselingkuhan itu terungkap karena kecurigaan suami Y.

‎Bahkan, karena selingkuhannya itu merupakan aparat keamanan, kasus ini juga ikut diselidiki instansi lain.

Selain kasus tersebut, pihaknya juga menangani empat kasus lain, terkait pelanggaran disiplin, mangkir kerja, dan cerai tanpa izin.

Sejumah kasus tersebut mendapatkan sanksi berbeda, mulai dari ‎klasifikasi sedang hingga berat. Di antaranya, penundaan kepangkatan, penundaan gaji, dan penurunan kepangkatan.

‎"Ada lima kasus yang kami usulkan sanksi ke Kemendagri karena telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin," ujar dia.

Baca juga: Kapolda Perketat Pengamanan Mako Polres di Jateng, Minta Polisi Tak Takut Teror saat Layani Warga

Baca juga: 5 Berita Populer: Penertiban Parkir di Kudus City Walk-Kronologi Kecelakaan Maut di Kertek Wonosobo

Baca juga: Gelar Aksi Solidaritas, Jurnalis Blora Minta Aparat Usut Kasus Kekerasan pada Wartawan Tempo Nurhadi

Baca juga: Per 1 April, Hasil Tes GeNose C19 Calon Penumpang Kereta Api Hanya Berlaku Sehari Setelah Cek

Catur mengimbau ASN dapat bekerja dengan memiliki integritas dan tidak mencoreng instansinya.

Pasalnya, saat inspeksi mendadak (sidak) beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), kedapatan ASN hanya melakukan ‎absen dan pulang.

"Jadi, pagi datang untuk absen, habis itu pulang. Harapannya, ASN ini bisa disiplin bekerja," ujarnya. (Raka F Pujangga)

Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved