Djoko Setijowarno: Pemerintah Tidak Cerdas, Cara Larang Warga Mudik, Tengoklah Tahun Lalu

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah memutuskan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini.

Artinya, selama dua tahun ini, yakni 2020 dan 2021, aktivitas mudik dilarang.

Kebijakan itu diambil untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19.

Baca juga: Setiap Kecamatan di Kabupaten Semarang Bakal Punya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Ini Tujuannya

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Semarang Capai 100 Ribu Orang, Tetap Digelar saat Ramadan

Baca juga: Jawa Tengah Bukan Lagi Produsen Terbanyak Beras, Ini yang Dilakukan Distanbun Jateng

Baca juga: Hati-hati, Parapet Jembatan ke Dieng di Wanaraja Banjarnegara Ambrol. Ini yang Dilakukan DPU Jateng

Seperti pengalaman sebelumnya, setelah ada hari libur atau tanggal merah, kasus Covid-19 langsung meroket.

Namun demikian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, larangan itu harus disertai solusi.

Dia menuturkan, kebijakan larangan mudik sudah bagus untuk menekan kasus Covid-19.

Hanya saja, caranya yang harus diperbaiki.

"Watak orang Indonesia itu kalau dilarang malah makin nantang."

"Pemerintah melarangnya tidak cerdas, mbok pakai cara cerdas," kata Djoko kepada Tribunbanyumas.com, Senin (29/3/2021).

Cara cerdas yang ia maksud yakni contohnya tidak melarang adanya mudik.

Namun, warga yang akan mudik atau bepergian harus dites terlebih dahulu di daerah asal oleh pemerintah terkecil, misalnya di desa atau kelurahan.

Jika hasilnya negatif, bisa diperbolehkan mudik.

Namun di daerah tujuan, akan ada tes lagi bisa GeNoose atau tes lain yang bayarnya dibebankan kepada pemudik.

Ada kebijakan PPKM mikro dimana pemerintah di lingkup terkecil dari RT, RW, dan desa atau kelurahan berperan penting untuk melakukan tes kepada pendatang atau pemudik.

"Kalau ketahuan hasilnya positif, mereka harus isolasi dan bayar sendiri rumah sakitnya."