Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemkab Purbalingga Dukung Pengembangan Wisata, Wakil Bupati: Tetap Jaga Nilai Agama dan Budaya

Wakil Bupati Purbalingga Sudono memastikan, pemkab mendukung pengembangan desa wisata asalkan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2009.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Wakil Bupati Purbalingga H Sudono dalam rapat Paripurna DPRD Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan, di Ruang Rapat DPRD, Rabu (24/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pembukaan wisata baru di Purbalingga harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ini dimaksudkan agar wisata tak semata-mata mengeksploitasi pendapatan tetapi juga melindungi nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati H Sudono dalam Paripurna DPRD Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan, pada Rabu (24/3/2021) di Ruang Rapat DPRD.

Sudono mengatakan, pembukaan destinasi wisata baru adalah kegiatan berkaitan dengan usaha pariwisata yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.

Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu.

Baca juga: Alasan Kemanusiaan, Kejari Purbalingga Beri Bantuan Sembako dan Psikologi ke Keluarga Bocah Dirantai

Baca juga: Motor Misterius di Belakang Pasar Tobong Purbalingga, Belum Diketahui Siapa Pemiliknya

Baca juga: Selain Paralayang, Desa Tumanggal Purbalingga Punya Potensi Rafting. Kodim 0702 Bakal Merintisnya

Baca juga: Tertangkap Petugas, Wanita Pencuri di Pasar Bobotsari Purbalingga Nekat Anjlok dari Lantai 2

Sudono menjelaskan, pada prinsipnya, Pemkab Purbalingga mendukung pengembangan desa wisata, terutama berbasis wisata alam. Namun, pelaksanaannya diharapkan bertahap dan berkelanjutan.

"Pemerintah daerah senantiasa mendorong, dan benar-benar menggali seluruh potensi yang ada di desa serta memperhatikan kondisi adat-istiadat dan budaya desa tersebut," katanya.

Ia berharap, pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan nantinya dapat mendorong hadirnya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan wisata yang saat ini masih dikelola BUMDes.

Raperda juga akan mendukung dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.

"Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga saat ini belum terbentuk. Apabila sudah terbentuk maka pola rekrutmen dan pembiayaannya mendasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," terang Sudono.

Aturan itu menyebut, sumber kepariwisataan badan promosi pariwisata daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan serta bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah.

Melalui Raperda ini, Pemkab Purbalingga berupaya melakukan pengawasan dalam mengantisipasi munculnya usaha jasa pariwisata dalam bidang hiburan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

Baca juga: Pembahasan Alot sejak 2017, Revisi Perda RTRW Cilacap Akhirnya Disahkan. Poin Utama Soal Investasi

Baca juga: Cegah Konflik Sosial, Plt Bupati Kudus Ajak Aparat dan Warga Ikut Lakukan Deteksi Dini

Baca juga: Komisi A DPRD Jateng Minta Polisi Giatkan Sosialisasi terkait Penerapan Tilang Elektronik

Baca juga: Pemerintah Resmikan Gudang Sistem Resi Gudang Bawang Merah di Brebes, Ini Manfaatnya

Yakni, dilakukan sesuai kebijakan pengendalian perizinan dan pengawasan secara rutin tentang penerapan standar operasional usaha jasa pariwisata yang dimaksud.

"Terkait strategi yang diterapkan untuk membangkitkan sektor pariwisata pasca pandemi, kami telah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata melalui berbagai kanal media. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata, penerapan sapta pesona pariwisata dan pengetatan protokol kesehatan," ujar Sudono.

Selain itu, pihaknya juga mendorong daya tarik wisata untuk memenuhi standar CHSE yaitu cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment (ramah lingkungan). (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved