Breaking News:

Berita Politik

Bukan Moeldoko, Pemerintah Masih Akui AHY sebagai Ketum Partai Demokrat. Begini Penjelasan Mahfud MD

Meski begitu, saat ini, pemerintah masih mencatat AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika menyampaikan konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum, Jumat (5/3/2021). Meski begitu, saat ini, pemerintah masih mencatat AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Halini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Sabtu (6/3/2021).

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu.

Baca juga: Merespon KLB, DPD dan Pengurus 35 DPC Partai Demokrat Jateng Gelar Rakorda Hari Ini

Baca juga: Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Blora: Tidak Ada Iming-imingan Uang Ikuti KLB di Deli Serdang

Baca juga: Tanggapi KLB di Deli Serdang, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tegal: Tidak Elegan dan Menjijikkan

Baca juga: Dua Ketua DPC Partai Demokrat Jateng Dipecat, Ikut Suarakan KLB untuk Goyang Kepemimpinan AHY

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga, kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah, kami tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang, karena bagi pemerintah, belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi, enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.

Baca juga: 5 Berita Populer: Kisah Gadis Pelukis Banjarnegara-5 Pejabat PDAM Kota Tegal Diperiksa Kejaksaan

Baca juga: Abaikan Papan Peringatan, 2 Remaja Tewas Tenggelam di Kubangan Bekas Galian di Paketiban Tegal

Baca juga: Pedagang di Pasar Mranggen Mulai Divaksin Covid-19, Ketua DPRD: Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Baca juga: Siapkan Jas Hujan, Purbalingga dan Purwokerto Hari Ini Diperkirakan Diguyur Hujan Siang-Malam

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, di KLB, Jumat. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat".

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved