Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Tahun Ini Pemkab Temanggung Ajukan Usulan Rekrut 3.000 Pegawai Setara PNS

Pengajuan 3.000 PPPK itu merupakan tindaklanjut atas dilantiknya 225 PPPK sebagai tenaga penyuluh pertanian, kesehatan, dan pendidikan di Temanggung.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/SAIFUL MA'SUM
Pelantikan 225 PPPK Lingkungan Pemkab Temanggung, Senin (15/2/2021) di Pendopo Jenar Kabupaten Temanggung. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEMANGGUNG - Pemkab Temanggung berencana mengajukan 3.000 pegawai pemerintahan setara pegawai negeri sipil (PNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2021.

Pengajuan ini dimaksudkan untuk mengisi jumlah formasi yang masih kosong di masing-masing kedinasan.

Yakni dengan menempatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Hati-hati, Jalan Kendal-Temanggung via Pageruyung Ambles. Kendaraan Harus Bergantian

Baca juga: Sehari Bisa Capai 48 Kali Gempa Vulkanik di Gunung Sindoro Temanggung, PVMBG: Kondisi Masih Normal

Baca juga: Empat Proyek Revitalisasi Wisata Sudah Selesai, Pemkab Temanggung: Bakal Dikelola Pihak Desa

Baca juga: Tiga Nakes Sempat Pingsan Seusai Disuntik Vaksin, Dinkes Temanggung: Mereka Sudah Sehat Lagi

Bupati Temanggung, M Al Khadziq mengatakan, pengajuan 3.000 PPPK itu merupakan tindaklanjut atas dilantiknya 225 PPPK sebagai tenaga penyuluh pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Rencananya, sebagian besar pengajuan meliputi tenaga pendidik honorer sebanyak 2.000 pegawai, dan sisanya dari kalangan umum. 

"Usulan permohonan rekruitmen 3.000 PPPK ini menindaklanjuti Presiden Joko Widodo yang menjanjikan untuk mengangkat 2 juta guru status PPPK."

"Nanti, 2.000 guru kami ajukan, sisanya bidang lain," tuturnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (15/2/2021).

Al Khadziq berharap, Kementerian PANRB bisa menyetujui usulan Pemkab Temanggung dalam rangka memenuhi SDM di Lingkungan Pemkab Temanggung.

"Berapapun jumlahnya nanti yang bisa disetujui."

"Kami akan lakukan seleksi dan melakukan proses tahapan."

"Kalau sekarang, PPPK diprioritaskan yang sudah punya pekerjaan."

"Ke depannya, kami ajukan formasi untuk guru honorer dan masyarakat umum," tuturnya. 

Formasi PPPK yang nantinya lolos seleksi akan dilantik dan berhak mendapatkan SK.

PPPK juga mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan PNS.

Hanya saja, masa kerjanya ditentukan atas perjanjian kerja 5 tahunan dan tidak berhak mendapatkan pensiunan. (Saiful Ma'sum)

Baca juga: Jalur Solo-Purwodadi Rusak Parah, Lima Kades Kompak Surati Bupati Karanganyar

Baca juga: Statusnya Berubah Jadi Tersangka, Pencuri Motor Ternyata Kawannya Sendiri di Klirong Kebumen

Baca juga: Pemuda Asal Cilacap Ditangkap Polresta Banyumas. Mencuri Sejak 2019, Sasar Sekolah dan Balai Desa

Baca juga: Lepas dari Zona Merah, Bupati Banyumas Izinkan Warga Gelaran Hajatan. Ini Syaratnya

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved