TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - ‎Kasus korupsi yang menjerat Muhammad Tamzil, Bupati Kudus nonaktif, telah memiiki kekuatan hukum tetap.

Mahkaman Agung (MA) telah menyatakan, Muhammad Tamzil terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, pada 17 Desember 2020.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus, Agus Budi Satriyo menjelaskan, telah menerima kutipan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nomor 4563K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Muhammad Tamzil pada tanggal 8 Januari 2021.

"Kami diberitahu hari Rabu (6/1/2021) kemarin, kemudian hari Jumat (8/1/2021) pekan lalu, saya mendapatkan kutipan salinan putusan," ujar dia, saat ditemui Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Bupati Kudus Nonaktif Divonis 8 Tahun Penjara, Tamzil Juga Didenda Rp 250 Juta

Baca juga: Bupati Kudus Nonaktif Dituntut 10 Tahun Penjara, Tamzil: Saya Tidak Terlibat Kasus Suap

Baca juga: Plt Bupati Kudus Tunggu Gebrakan Tim Saber Pungli: Kita Hanya Dengar tapi Tidak Bisa Membuktikan

Baca juga: Ingin Perluas TPA Tanjungrejo, Dinas PKPLH Kudus Siapkan Dana Rp 5 Miliar

Kemudian, ‎pihaknya mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait perkembangan proses hukum yang telah inkrah tersebut.

‎Surat dikirimkan ke Pemprov Jateng pada Senin (11/1/2021) untuk proses penetapan jabatan definitif bupati Kudus.

"Sudah kami kirimkan ke Gubernur Jateng kemarin. Sedangkan terkait pelantikan definitif, menunggu dari Kemendagri," ujar dia.

Pihaknya tidak bisa memastikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelantikan HM Hartopo resmi menjadi bupati Kudus.

"Nah, itu prosesnya berapa lama, kami belum tahu," ujar dia.

Menurut kabar, sejumlah barang M Tamzil yang masih ada di lingkungan Pemkab Kudus juga sudah dibawa pulang.

"Saya dengar kabar, dua pekan lalu, ‎barang-barang sudah diambil. Tapi saya juga kurang tahu pastinya," ujar dia.

Baca juga: Selama PPKM, Penumpang Bus dari Luar Purbalingga Wajib Tunjukkan Hasil Negatif Rapid Tes Antigen

Baca juga: Lihat Tempat Wisata dan Restoran di Jateng Langgar Aturan PPKM? Lapor, Ada Hadiah Paket Rp 200 Ribu

Baca juga: Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Positif Covid-19, Diisolasi di Rumah Sakit di Surabaya

Baca juga: Jalan Antarkabupten di Trimulyo Wadaslintang Ambles 10 Meter, Jalur Wonosobo-Kebumen Putus

Sedangkan untuk penentuan wakil bupati Kudus, Agus mengatakan, hal tersebut mengikuti undang-undang pilkada dimana prosesnya harus melalui persetujuan DPRD Kudus.

"‎Untuk pengajuan wakil, nanti persetujuannya melalui DPRD," ujarnya.

Diketaui, M Tamzil dilantik sebagai Bupati Kudus pada 24 September 2018. Tamzil diusung PKB, PPP, dan Hanura.

Kemudian, pada tahun 2019, Tamzil terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual beli jabatan. (*)