Breaking News:

Berita Korupsi

Gandeng PPATK, KPK Mulai Kembangkan Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, seluruh informasi yang diterima oleh KPK terkait kasus dugaan suap bansos Covid-19 tersebut akan ditindaklanjuti.

TribunBanyumas.com/Yayan Isro Roziki
DOKUMENTASI - Mensos, Juliari Batubara, di sela-sela membuka Rakernas Papdesi di Surakarta, Kamis (12/12/2019). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - KPK akan menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 yang menjerat Mensos Juliari P Batubara.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dalam kasus tersebut.

"Kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerja sama dengan pihak perbankan maupun PPATK."

"Ini kaitannya dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan," kata Ali seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Kaget Disalip Motor dari Kiri, Pengemudi Mobil Banting Setir Tabrak Pagar Stasiun Tegal

Baca juga: Susah Sinyal, Puluhan Sekolah Intensifkan Metode Home Visit Guru di Kabupaten Semarang

Baca juga: Parwito Siap Ditembak Mati, Pedagang Tolak Alih Fungsi Pangkalan Truk Jadi Islamic Center Batang

Baca juga: Alhamdulillah, Pilkada Kendal Tak Munculkan Klaster Baru Covid-19

Namun, Ali menyebut, KPK tidak dapat menyampaikan informasi dan data yang diperoleh dari PPATK.

"Tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penyidikan penyelesaian perkara ini," ujar Ali.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, seluruh informasi yang diterima oleh KPK terkait kasus tersebut akan ditindaklanjuti.

"Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami."

"Kami juga berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan transaksi para pihak," ujar dia.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19.

Yakni Mensos Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemenkos, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Juliari diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar yang diperoleh dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos Covid-19.

Uang itu diduga merupakan bagian dari fee sebesar Rp 10.000 per paket bantuan sosial dari nilai Rp 300.000 per paket yang ditetapkan oleh pihak PPKom Kemensos. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus Suap Bansos Covid-19"

Baca juga: Polisi Sasar Pasar Tradisional di Blora, Kapolsek Banjarejo: Kami Tak Bosan Kampanyekan Prokes

Baca juga: Muncul Klaster Sekolah, Pembelajaran Tatap Muka Bakal Dikaji Ulang di Salatiga

Baca juga: Awas Dibubarkan Polisi, Kapolres Karanganyar: Jangan Ada Kerumunan di Malam Pergantian Tahun

Baca juga: Surati Bupati dan Wali Kota di Jateng, Gubernur Ganjar Minta Pembelajaran Tatap Muka Januari Ditunda

Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved