Berita Hiburan

Mulai 2 November 2022, Kemenkominfo Matikan Siaran TV Analog

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Plate mengumumkan bahwa usia siaran televisi analog hanya sampai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB.

Editor: rika irawati
pixabay.com/mojzagrebinfo
Ilustrasi menonton televisi 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Mulai November 3 2022, warga tak bisa lagi menyaksikan siaran televisi analog. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Plate mengumumkan bahwa usia siaran televisi analog hanya sampai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB.

Johnny mengatakan, berdasarkan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas, jasa penyiaran televisi wajib menghentikan siaran televisi analog pada tenggat waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Johnny mengungkapkan, nantinya, akan ada dua jenis Penyelenggara Multipleksing (MUX), yaitu LPP TVRI dan LPS.

"Penetapan LPP TVRI sebagai Penyelenggara MUX dilakukan oleh Menteri tanpa melalui evaluasi atau seleksi. Sedangkan penetapan Penyelenggara MUX untuk LPS dilakukan oleh Menteri melalui seleksi dan evaluasi," kata Johnny Plate dalam keterangan resminya.

Baca juga: Begini Cara Harimau Sumatera Menyapa Pengunjung TSTJ Solo, Siaran Virtual Selama 30 Menit

Baca juga: Kemenkominfo dan Tokopedia Segera Jalani Sidang Peretasan Data Konsumen

Baca juga: Dalam Kasus Bobolnya Rekening Ilham Bintang, Kemenkominfo Sebut Indosat Ooredo Tak Patuhi SOP

Baca juga: Akunnya Tercantum di PornHub, Kemenkominfo Kirim Surat Keberatan dan Koordinasi ke Polisi 

Johnny menambahkan, evaluasi akan berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.

Alat bantu untuk masyarakat

Menkominfo juga mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi masyarakat agar bisa menerima siaran televisi digital free-to-air dengan menyediakan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box) untuk rumah tangga miskin.

Hal itu merupakan komitmen Penyelenggara MUX. Apabila penyediaan set-top-box dari Penyelenggara MUX tidak mencukupi, pemerintah bisa menggunakan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi," jelas Menkominfo.

Penyediaan fasilitas tersebut, menurut Johnny sesuai amanat Undang-undang Cipta Kerja (UU CK).

Johnny berharap, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis) bisa rampung paling lambat tiga bulan sejak UU CK berlaku, yakni 1 Februari 2021.

Menkominfo berharap, pemberlakuan kedua RPP di atas bisa mendorong penyehatan industri pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce), serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan untuk kepentingan nasional.

Adapun RPP NSPK akan mengaur jenis perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce) yang disusun berdasarkan analisis perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), yaitu tingkat risiko usaha rendah, menengah, atau tinggi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved