Ganjar Usulkan 13.902 Guru Honorer Tingkat SMA/SMK/SLB Negeri Diangkat Jadi PPPK di 2021

Pada HUT PGRI ini, dia juga meminta guru agar adaptif mengikuti perkembangan zaman. Contoh kecil, guru harus memahami dan memiliki akun media sosial.

"Saya wanti-wanti betul, di generasi milenial ini, siswa main medsos, guru juga harus punya akun. Zaman bergerak sangat cepat, jika guru tidak berlari, murid akan kencing berdiri. Semua guru pasti orang hebat dan semua orang hebat, pasti punya guru," imbuhnya.

Sementara, Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jateng Muhdi menuturkan, saat ini, ada ancaman di dunia pendidikan selain wabah Covid-19, yakni kekurangan guru. Namun, rencana seleksi PPPK merupakan berita melegakan bagi guru honorer.

"Kuncinya, saat ini, kabupaten/kota dan provinsi harus mengusulkan kuota guru honorer yang nanti akan diseleksi. Para guru honorer juga seharusnya menyiapkan diri agar nanti mampu memenuhi syarat minimal dalam seleksi itu," terangnya.

Namun, Muhdi meminta komitmen pemerintah agar segera mengeluarkan SK guru honorer yang telah diseleksi sebelumnya.

Menurutnya, ada kecemasan pada guru honorer yang telah mengikuti tes PPPK sebelumnya karena belum mendapatkan SK pengangkatan.

"Kalau seperti ini kan pemerintah bilang 1 juta guru, tentu ada yang tidak percaya, karena yang kemarin saja belum diselesaikan. Saya minta agar SK PPPK dikeluarkan, jangan menunggu tahun depan, segera saja," tegasnya.

Baca juga: Forum Masyarakat Banjarnegara Cinta Damai Gelar Aksi Tolak Radikalisme dan Intoleransi

Baca juga: KPU Purbalingga Minta PPK Siapkan TPS Cadangan untuk 3 Wilayah Terancam Banjir dan Longsor

Baca juga: Hati-hati, Jalur ke Dieng via Banjarnegara di Banjarmangu Rawan Longsor

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Banyumas Hampir 100 Orang, Ini Pesan Kepala Dinkes ke Warga

Muhdi juga menagih kepada Gubernur Ganjar untuk segera mengeluarkan SK gubernur bagi guru atau GTT bersertifikat pendidikan yang belum mendapatkan.

SK tersebut, lanjutnya, digunakan agar guru bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi.

"Mereka mengajar penuh dan mereka profesional. Karena pemerintah belum memenuhi kebutuhan itu, ini jadi problem. Saya harap gubernur segera mengeluarkannya," imbuhnya. (*)