Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Jelang Coblosan di Kendal, Paslon Ancam Warga Jika Tak Memilihnya, Dicoret Sebagai Penerima Bansos

Elemen yang tergabung dalam LCKI Jateng dan Forum Pemerhati Pilkada Kendal itu meminta Bupati untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Penulis: Dhian Adi Putranto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/DHIAN ADI PUTRANTO
Bupati Kendal Mirna Annisa menemui elemen masyarakat yang melaporkan adanya dugaan ancaman dari salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada Rabu (25/11/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal dihebohkan beredarnya rekaman suara yang diduga direkam dari satu pasangan calon.

Dalam rekaman tersebut orang yang diduga satu pasang calon itu melakukan koordinasi dengan anggota tim sukses lainnya untuk menyebarkan ancaman kepada masyarakat apabila tidak memilihnya.

Baca juga: Pengembangan Wana Wisata Si Kembang Terkendala Perizinan, Begini Respon Disparpora Batang

Baca juga: Wabah Covid-19 Belum Terkendali, Kementerian Kesehatan Palestina Batasi Perayaan Natal di Betlehem

Baca juga: Tetap Pakai Masker Meski di dalam Rumah! Bupati Banyumas Sebut Nyaris Sudah Tidak Terkendali

Baca juga: Kasus Covid-19 di Banyumas Bertambah Lebih dari 10 Per Hari, Bupati: Nyaris Tidak Terkendali

Ancaman yang dikeluarkan yakni akan mencoret atau menghapus nama warga yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat seperti PKH jika tidak memilih pasangan calon itu.

Dengan begitu warga yang tidak memilih pasangan calon tersebut akan kehilangan haknya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, beberapa elemen masyarakat mengadu kepada Bupati Kendal, Mirna Annisa pada Rabu (25/11/2020).

Elemen yang tergabung dalam LCKI Jateng dan Forum Pemerhati Pilkada Kendal itu meminta Bupati untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terancam itu.

Mereka menduga ada pengaruh dari elemen pemerintah yang ikut mendukung satu pasang calon tersebut.

Pasalanya kewenangan untuk memberikan dan mendata masyarakat yang menerima bantuan yakni pada pemerintahan.

Doni Sahroni, anggota LCKI Jateng mengatakan, dugaan adanya ancaman tersebut akan mencederai proses pemilu yang saat ini berlangsung.

Seharusnya pemilu berjalan dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved