10 Anggota KPPS Terpaksa Diganti, KPU Purbalingga: Karena Tolak Rapid Test Padahal Syarat Mutlak

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - KPU Kabupaten Purbalingga terpaksa mengganti sekira 10 calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan yang baru.

Ini karena mereka enggan memenuhi syarat wajib sebelum bertugas sebagai anggota KPPS. 

Menurut Andri Supriyanto, Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga, sebagian mereka enggan menjalani rapid test yang dilakukan petugas Dinkes.

Baca juga: Covid-19 Meluas di Purbalingga, Peserta Pengajian Semua Positif, Begini Cerita Mereka Bisa Tertular

Baca juga: Debat Pilkada Kabupaten Purbalingga, Paslon Dilarang Bawa Pendukung

Baca juga: Biar Tidak Terkesan Gajian, Tahun Depan Ada Batasan Tahun Penerimaan PKH, Termasuk Purbalingga

Baca juga: Klaster Baru di Purbalingga, Ada Karyawan Positif Covid-19, Dua Pabrik Terpaksa Ditutup Sementara

Padahal rapid test menjadi syarat mutlak bagi setiap calon anggota KPPS.

Pihaknya pun sedari awal telah menyosialisasikan peraturan itu kepada mereka yang ingin mendaftar sebagai anggota KPPS. 

Sebagian lain juga ada yang menolak menjalani tes usap setelah dinyatakan reaktif dari hasil rapid test.

Pihaknya pun enggan ambil pusing bagi calon KPPS atau Linmas yang enggan menjalani rapid test maupun tes usap (swab test) yang menjadi syarat mutlak itu.

Mereka dianggap tidak sanggup memenuhi kewajiban sehingga harus diganti dengan calon anggota baru.

"Ada yang reaktif, tapi tidak mau swab test, akhirnya kami ganti," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (24/11/2020). 

KPU tidak perlu melakukan seleksi ulang untuk mengisi formasi calon anggota KPPS yang mundur.

Pihaknya tinggal memanggil pendaftar KPPS lama yang sebelumnya tidak lolos karena tersisih oleh peringkat di atasnya. 

Alternatif lain, pihaknya bisa melibatkan tenaga dari instansi lain untuk mengisi kekosongan itu. 

Andri mengatakan, hasil reaktif atau bahkan positif terkonfirmasi positif Covid-19 tidak menggugurkan status seorang sebagai anggota KPPS atau Linmas.

KPU akan menunggu sampai mereka sembuh dari Covid-19 dan bisa menjalankan tugasnya. 

"Kalau sampai hari pencoblosan belum sembuh, juga tidak gugur."

"Kan bisa berbagi tugas dengan tim," katanya.

Pelaksanaan rapid test sebelumnya sempat menuai penolakan dari sejumlah calon anggota KPPS.

Tetapi pihaknya berusaha meyakinkan terkait pentingnya pemeriksaan itu untuk menjaga kesehatan petugas dan masyarakat. 

Rapid test maupun tes usap seakan masih menjadi momok bagi masyarakat.

Sebagian mereka takut jika setelah mengikuti tes itu divonis terinfeksi Covid-19.

Sehingga mereka berusaha menghindari jenis pemeriksaan itu. 

Ini pula yang diduga ikut memicu berkurangnya partisipasi masyarakat untuk mendaftar menjadi KPPS atau Linmas.

KPU Kabupaten Purbalingga bahkan harus memperpanjang masa pendaftaran KPPS karena kuota pendaftar belum terpenuhi. (Khoirul Muzakki)

Disclaimer Tribun Banyumas

Bersama kita lawan virus corona.

Tribunbanyumas.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Baca juga: Berenang di Sungai Sungapan, Bocah Warga Ambal Kebumen Ini Ditemukan Sudah Tidak Bernyawa

Baca juga: Biaya Urus Sertifikat PTSL Maksimal Cuma Rp 300 Ribu, Bupati Kebumen: Ganti Patok dan Materai

Baca juga: Vaksin Covid-19 Didistribusikan Mulai Desember di Jateng, Cilacap Dapat Jatah Paling Banyak

Baca juga: Cegah Murid Bosan, Calon Guru Penggerak di Cilacap Manfaatkan Film dan Tik Tok sebagai Media Ajar