Polemik UU Cipta Kerja

DPRD Banyumas Bantah Tudingan Mengintimidasi Mahasiswa Penolak UU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPRD Supangkat menampik adanya intimidasi terhadap mahasiswa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (2/9/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Wakil Ketua DPRD Supangkat menampik adanya intimidasi terhadap mahasiswa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di kompleks Alun-alun Purwokerto, pekan lalu.

Seorang mahasiswa yang juga merupakan koordinator aksi, Fakhrul Firdausi, mengaku mendapatkan ancaman sekaligus intimidasi dari seseorang yang mengaku sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

"Sepengetahuan saya, tidak ada intimidasi itu. Pertemuan dengan mereka sudah selesai sejak 10 Oktober. Aspirasi mereka juga sudah kami sampaikan ke Setneg, Sekjen DPR RI, dan Kementerian Tenaga Kerja," ujar Supangkat kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Saya Tidak Takut: Mahasiswa Ini Ngaku Diintimidasi Oknum Anggota DPRD Banyumas

Baca juga: Diminta Massa Teken Penolakan UU Cipta Kerja, Bupati Banyumas: Saya Tidak Bisa Durhaka

Baca juga: Demonstran Penolak UU Cipta Kerja Bertahan di Alun-alun Purwokerto, Polisi Bubarkan Paksa Pakai Air

Pihaknya mengatakan, intimidasi tersebut dimungkinkan dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sekretaris Dewan Nungky Harry Rachmat pun mempertegas pernyataan Supangkat. Menurutnya, nomor telepon yang digunakan untuk mengirim pesan intimidasi sebagai wakil ketua DPRD Banyumas tersebut bukan nomor telepon tetap.

"Yang jelas, bukan dari pihak kami. Itu mungkin dari pihak yang ingin memperkeruh situasi. Dari bahasa WA (Whatsapp)-nya saja sudah jelas bukan dari kami," ujarnya.

Diketahui, koordinator aksi demo menerima pesan bernada intimidasi terkait upaya mereka menolak UU Cipta Kerja. Si pengirim pesan mengaku sebagai wakil ketua Komisi Tingkat I.

"Mana ada di kami Wakil Ketua Komisi Tingkat I. Semestinya, kalau itu dari kami, yang bersangkutan mau terbuka soal identitasnya kan?" ujarnya setengah bertanya.

Demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung Kamis (15/10/2020). Seusai aksi, mahasiswa di Banyumas mengaku mendapatkan ancaman sekaligus intimidasi dari seseorang yang mengaku sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Ini Hak-hak Karyawan Kontrak yang Dilindungi UU Cipta Kerja Menurut Menaker

Baca juga: Begini Peluang Man United Hadapi PSG Berdasarkan Statistik Lawan Klub Asal Perancis di Liga Champion

Baca juga: Tak Digaji, Kakek di Kota Semarang Ini Ikhlas Bantu Pemakaman Ratusan Korban Covid-19

Pihaknya mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut dan berusaha memastikan pengirim ancaman merupakan wakil rakyat.

Ia bahkan sudah berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum di Purwokerto dan Yogyakarta untuk pendampingan.

"Kami tidak takut dengan ancaman-ancaman itu. Komitmen dari awal, sampai Omnibus Law dibatalkan dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan menolak Omnibus Law," ujar Koordinator aksi, Fakhrul Firdausi.

Para mahasiswa dan sejumlah element saat ini masih melakukan rapat konsolidasi untuk menggelar aksi lanjutan yang rencananya digelar Kamis (22/10/2020). (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved