Breaking News:

Polemik UU Cipta Kerja

Diminta Massa Teken Penolakan UU Cipta Kerja, Bupati Banyumas: Saya Tidak Bisa Durhaka

Kombas bersama mahasiswa se-Banyumas Raya menggelar demonstrasi lanjutan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020).

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas (Kombas) bersama mahasiswa se-Banyumas Raya menggelar demonstrasi lanjutan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020).

Sekira pukul 14.00 WIB, massa mulai memasuki Alun-alun Purwokerto dan berorasi. Mereka juga membawa spanduk dan bendera organisasi masing-masing.

Para demonstran menuntut anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan bupati tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Massa bahkan sempat salat berjamaah bersama sembari menunggu perwakilan dari DPRD dan bupati menerima tuntutan mereka.

"Rapatkan barisan teman-teman, jangan ada penyusup di antara kita. Kita tunggu wakil rakyat kita dan bupati Banyumas," ujar orator aksi mahasiswa, Fakhrul Razi.

Baca juga: Sedang Promo, Masuk Owabong, Golaga, dan Sanggulari Park Purbalingga Cukup Bayar Rp 10 Ribu

Baca juga: Mulai Dicek Penerapan Protokol Kesehatannya, Gedung Bioskop di Kota Semarang Segera Buka Lagi

Baca juga: Sambangi Purwokerto, Peraih Emas Sea Games Diananda Choirunisa Beri Motivasi Pemanah Junior Banyumas

Baca juga: Mudahkan Petani dan Nelayan Jual Produk, IT Telkom Purwokerto Kembangkan Aplikasi Petani.id

Selain menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan supaya tidak ada lagi kekerasaan kepada para mahasiswa dan tindakan kekerasaan aparat.

Massa aksi menekan Bupati Banyumas Achmad Husein menandatangani keputusan bersama menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tak berapa lama, Bupati Banyumas Achmad Husein menemui mereka. Di depan massa, Husein mengaku mengerti betul apa yang diperjuangkan.

Bupati juga mengaku telah menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui video converence dengan menteri dan gubernur.

"Kalau jendela rumah kita yang rusak, kenapa satu rumah harus dihancurkan. Kalian semua harus berpikir logis bahwa 87 persen APBD Banyumas berasal dari pemerintah pusat, tanpa itu Banyumas bisa bangkrut. Pemerintah Banyumas adalah anak dari pemerintah pusat, saya tidak bisa durhaka," ujar Husein kepada demonstran.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Banyumas ini bukanlah yang pertama. Rabu (7/10/2020), mahasiswa se-Banyumas menggelar demontrasi di depan gedung DPRD Banyumas.

Baca juga: Polresta Banyumas Mulai Siaga, Antisipasi Demo Penolakan UU Cipta Kerja Hari Ini

Baca juga: Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Presiden Lewat Mensesneg, Sekjen DPR: Prinsipnya, Ga Ada Masalah

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja di Banyumas Hari Ini Digelar di 7 Titik

Mereka meminta anggota DPRD Banyumas menyuarakan aspirasi mereka yang menolak UU Cipta Kerja, kepada DPR pusat.

Kemudian, pada Senin (12/10/2020), Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (Semarak) juga kembali menggelar aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Berbeda dari aksi sebelumnya yang terpusat di depan kantor DPRD Banyumas, aksi menolak Omnibus Law kali ini tersebar di tujuh titik di Purwokerto. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved