Petani Banyumas Sambut Raperda Asuransi, Minta Prioritaskan Sawah Tadah Hujan

Ringkasan Berita:

• Petani di Banyumas menyambut baik disetujuinya Raperda Fasilitasi Asuransi Pertanian.
• Perwakilan Gapoktan Srijaya, Sartam, menekankan pentingnya sosialisasi masif dari BPP sebelum pelaksanaan.
• Petani meminta prioritas asuransi diberikan kepada sawah tadah hujan yang lebih berisiko dibanding irigasi teknis.
• Kejelasan alur pelaporan saat terjadi gagal panen (puso) menjadi sorotan utama petani.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kabar disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian menjadi angin segar bagi sektor agraris di Kabupaten Banyumas.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi nasib petani.

Sartam, perwakilan dari Gapoktan Srijaya Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, menyebut program ini sangat dibutuhkan.

Baca juga: Antisipasi Serangan Hama, Petani Kebumen Semprot Pestisida

Namun, ia memberikan catatan penting agar kebijakan ini tidak sekadar formalitas.

Sosialisasi Sangat Penting

Menurut Sartam, kesuksesan program ini bergantung pada pemahaman petani di tingkat bawah.

Ia meminta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bergerak aktif.

"Insyaallah kami menyambut baik asuransi pertanian ini. Tapi tentu harus disertai sosialisasi dari BPP agar petani paham tindak lanjutnya," kata Sartam kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, BPP memiliki peran sentral sebagai jembatan informasi, terutama menjelang masa tanam.

Alur tanggung jawab harus jelas agar petani tidak kebingungan.

"Harus jelas alurnya. Ada yang menyampaikan, ada yang bertanggung jawab. Kalau ada pertanyaan petani, siapa yang menjawab, mestinya begitu," ujarnya.

Prioritas Tadah Hujan

Lebih lanjut, Sartam berharap distribusi kuota asuransi lebih bijak.

Ia menyarankan agar fokus utama diberikan pada lahan sawah tadah hujan, bukan yang memiliki irigasi teknis baik.

"Yang paling butuh itu tadah hujan, bukan irigasi teknis," tegasnya.

Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Purwojati yang mayoritas sawahnya tidak memiliki irigasi, sehingga risiko serangan tikus, wereng, hingga puso cukup tinggi.

Hal ini berbeda dengan desanya, Tinggarjaya, yang memiliki irigasi teknis mumpuni dan jarang mengalami puso total.

Mekanisme Distribusi Kuota

Terkait mekanisme, Sartam menyarankan distribusi dimulai dari Dinas Pertanian Kabupaten, diteruskan ke BPP Kecamatan, baru kemudian dibagi ke desa-desa berdasarkan luas lahan.

"Kalau misalnya 180 hektare, itu dibagi per kecamatan berapa. Nanti BPP kecamatan membagi lagi ke desa," jelasnya.

Hal ini penting untuk memastikan keadilan pembagian kuota asuransi yang anggarannya terbatas.