Lahan Langganan Banjir Tak Dicover Asuransi, Bupati Banyumas Cari Opsi Lain

Ringkasan Berita:

• Penerapan asuransi pertanian di Banyumas menemui kendala di wilayah rawan banjir tahunan.
• Penyedia jasa saat ini, PT Jasindo, memiliki batasan tidak meng-cover wilayah dengan risiko bencana tinggi.
• Daerah seperti Lumbir, Sumpiuh, dan Tambak terancam tidak mendapatkan perlindungan asuransi.
• Bupati Banyumas membuka peluang mencari BUMN asuransi lain yang sanggup menanggung risiko banjir.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kabar gembira pengesahan Raperda Asuransi Pertanian di Banyumas masih menyisakan pekerjaan rumah.

Wilayah yang justru paling rawan bencana, seperti daerah langganan banjir, terancam tidak bisa menikmati fasilitas ini.

Persoalan ini muncul karena kebijakan penyedia jasa asuransi yang ditunjuk pemerintah pusat, PT Jasindo, yang membatasi klaim pada area risiko tinggi.

Baca juga: Tok! Asuransi Pertanian Banyumas Dapat Subsidi 80 Persen, Cek Syaratnya

Kendala Wilayah Banjir

Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo mengakui adanya perdebatan alot terkait hal ini.

Wilayah seperti Lumbir, Sumpiuh, dan Tambak yang kerap terendam banjir menjadi sorotan.

"Di peraturan pemerintah sebenarnya tidak ada batasan. Tapi di Jasindo ada batasan. Ini yang kemarin kita perdebatkan," ujarnya, Senin (5/1/2026).

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Arif Sukmo Buwono.

Baca juga: Petani Banyumas Sambut Raperda Asuransi, Minta Prioritaskan Sawah Tadah Hujan

Menurutnya, pihak asuransi memiliki data citra satelit untuk memetakan risiko.

"Jasindo punya citra satelit. Wilayah dengan bencana tahunan belum bisa ditangani, jadi belum bisa diakomodir," jelas Arif.

Cari BUMN Lain

Menanggapi kendala ini, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono tidak tinggal diam.

Ia menyadari bahwa perlindungan justru sangat dibutuhkan oleh petani di daerah rawan bencana tersebut.

Jika Jasindo tetap menolak, Bupati siap mencari alternatif penyedia jasa asuransi pelat merah lainnya.

"Jasindo kadang menolak lahan dengan potensi banjir tinggi. Saya ingin cari BUMN lain yang bisa asuransi pertanian," ujar Sadewo tegas.

DPRD pun mendorong agar pemerintah hadir secara utuh, tanpa membeda-bedakan risiko wilayah.

"Risiko itu ada di petani, dan pemerintah harus hadir. Kehadiran itu dalam bentuk kebijakan, asuransi, hukum, dan meng-cover premi," pungkas Agus Priyanggodo.