Breaking News:

Polemik UU CIpta Kerja

Apindo Jateng Imbau Perusahaan Beri Sanksi Buruh Peserta Mogok Kerja Tolak UU Cipta Kerja

Pekerja atau buruh, lanjutnya, yang mogok kerja, bisa dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan di UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
Tribun Jateng/Like Adelia
Ilustrasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Tugu Tunas Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (11/3/2020) siang ini. Mereka menuntut DPR membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok nasional yang akan dilakukan pekerja atau buruh, pasca-pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kami sudah sebar surat edaran ke semua pabrik dan para pengusaha untuk memberikan imbauan ke pekerja atau buruh, terkait mogok kerja nasional," kata Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, Selasa (6/10/2020).

Pekerja atau buruh, lanjutnya, yang mogok kerja, bisa dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan di UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dijelaskannya, ketentuan mogok kerja memang diatur dalam Pasal 137 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sah Menjadi Undang-undang, Airlangga Hartarto: Perbanyak Lapangan Kerja

Ribuan Buruh Jawa Tengah Siap Ikut Aksi Mogok Nasional Tolak UU Cipta Kerja

Dipanggil Jokowi Jelang Pengesahan UU Cipta Kerja, Presiden KSPI Bantah Ditawari Posisi Wamen

Ini Hak Pekerja yang Dipangkas dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans No 23/2003 Pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah.

Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga menyatakan, yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.

Di luar hal itu, mogok kerja yang dilakukan buruh dianggap tidak sah dan memiliki konsekuensi hukum.

"Aksi mogok massal, sama artinya dengan upaya melawan hukum," tandas Frans.

Ia juga meminta pengusaha menjatuhkan sanksi berat bagi buruh yang kedapatan ikut aksi mogok dan demo.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved