Breaking News:

Polemik RUU Cipta Kerja

KSPI Tolak Penyunatan Nilai Pesangon PHK dari 32 Menjadi 25 Kali Upah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Keputusan ini pun ditolak KSPI. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah.

Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Ilustrasi. Aliansi Serikat Masyarakat Bergeraklah Banyumas (Semarak) menggelar aksi demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (16/7/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat RUU Cipta Kerja segera disahkan dalam rapat paripurna. Hasil pembahasan, dalam omnibus law RUU Cipta Kerja disepakati pengurangan nilai pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi 25 kali upah.

Keputusan ini pun ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah.

Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.

"Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan," kata Presiden Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10/2020).

Elemen Buruh di Jateng Gelar Aksi Demonstrasi di Gubernuran: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja!

Fakta-fakta Omnibus Law Cipta Kerja: Bonus untuk Pekerja hingga Uang Perharngaan yang Dipangkas

RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah Atur Pesangon PHK hingga 9 Bulan Upah

Said Iqbal juga mempertanyakan sumber dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam membayar upah buruh.

Ia menilai, skema pemberian pesangan oleh perusahaan dan pemerintah melalui JKP tidak masuk akal karena sumber dana yang tidak jelas.

"Dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 23 bulan upah dibayar pengusaha dan 9 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk akal," kata dia.

"Karena, tanpa membayar iuran, tapi BPJS membayar pesangon buruh 9 bulan," ujar Said Iqbal.

Pada Sabtu malam, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan pesangon PHK melalui klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengusulkan, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.

24 ASN di Pemkab Sukoharjo Positif Covid-19, Menara Wijaya Ditutup dan 600 ASN Lain Jalani Swab

Minta Dicarikan Kerja untuk Bayar Utang Rp 600 Ribu, Dua Remaja di Banyumas Malah Dijual Kenalan

Beralasan Dilarang Main Otoritas Kesehatan, Napoli Terancam Kalah WO dari Juventus di Laga Malam Ini

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved