Pilkada Serentak 2020

Bila Ada Laporan Dana Kampanye Bermasalah? Bawaslu Jateng: Paslon Bisa Saja Terancam Diskualifikasi

Bawaslu di 21 kabupaten/ kota yang selenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah bakal mengawasi sumber dana kampanye para paslon kepala daerah.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Kordiv Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Jateng, Heru Cahyono. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Setelah pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Serentak 2020, tahapan selanjutnya yakni pelaporan dana kampanye kepada KPU.

Penyerahan pelaporan dana kampanye sampai batas waktu terakhir adalah 25 September 2020.

Bawaslu di 21 kabupaten/ kota yang selenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah bakal mengawasi sumber dana kampanye para paslon kepala daerah itu.

Konser Dangdut Saat Acara Hajatan, Pemkot Tegal Merasa Kecolongan Hingga Ditegur Gubernur Jateng

Jateng Makin Waspadai Klaster Ponpes, Dinkes: Paling Masif di Banyumas dan Kebumen

Paslon Enam Daerah di Jateng Ini Bakal Lawan Kotak Kosong, Cuma Satu Bukan Paslon Petahana

Lokasi Proyek Tol Solo-Yogyakarta di Klaten Sudah Disetujui Gubernur Jateng, Bakal Lintasi 50 Desa

"25 September 2020 mulai pelaporan dana awal kampanye."

"Laporan itu berisi sumbangan dan pengeluaran dana kampanye," kata Kordiv Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Jateng, Heru Cahyono kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (24/9/2020).

Dana kampanye bersumber dari calon sendiri dan pihak lainnya.

Undang-Undang mengatur pembatasan dana kampanye dari sumbangan.

Besaran dana kampanye dari pihak ketiga atau sumbangan tercantum dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan parpol pengusung maksimal Rp 750 juta.

Begitu pula, sumbangan dari pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, yakni maksimal Rp 750 juta.

Sementara sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta.

Dalam penyerahan laporan itu, jika ada masalah atau tidak menyerahkan ke KPU, paslon terancam terkena sanksi berat.

Yakni berupa diskualifikasi dari arena pesta demokrasi dalam Pilkada Serentak 2020.

"Apabila laporan bermasalah, KPU bisa mendiskualifikasi paslon bersangkutan," jelas Heru.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Berita Terkait :#Pilkada Serentak 2020
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved