Breaking News:

Terlambat Memproses APBD, Bupati Jember Disanksi Tak Digaji 6 Bulan

Dia mendapat sanksi administratif berupa tak digaji selama enam bulan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Bupati Jember dr. Hj. Faida, saat mengunjungi kantor Tribun Jakarta, Kamis (9/3/2017) di Jakarta. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Belum lama dimakzulkan DPRD, kini Bupati Jember Faida kembali mendapat sorotan atas kinerjanya. Dia mendapat sanksi administratif berupa tak digaji selama enam bulan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sanksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember.

Surat tersebut ditandatangani Khofifah pada 2 September di Surabaya.

Terlambat soal APBD 2020

Faida mendapatkan sanksi tegas karena terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember 2020.

"Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/9/2020).

Tok, DPRD Jember Sepakat Makzulkan Bupati Jember

Pascapemakzulan Bupati, 11 Parpol di Jember: Bupati Musuh Bersama

Santri Lawan Kiainya di Pilkada Jember, Berebut Kursi Wakil Bupati, Begini Komentar Keduanya

DPRD tidak berani membahas APBD, sebab Faida belum menjalankan rekomendasi Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya memberi rekomendasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Jember.

Tim dari Pemprov Jatim sebenarnya juga berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, pembahasan dengan pihak pemkab tidak menghasilkan solusi sehingga diserahkan kepada Mendagri.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved