Bupati Jember Dimakzulkan

Pascapemakzulan Bupati, 11 Parpol di Jember: Bupati Musuh Bersama

Sebelas parpol di Jember mendorong DPRD Jember segera mengirim berkas terkait pemakzulan bupati ke MA.

Editor: rika irawati
Kompas.com/Bagus Supriadi
Pimpinan Partai Politik di Jember berkumpul di Rumah Makan Lestari, membahas sikap setelah pemakzulan bupati oleh DPRD. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JEMBER - Sebelas partai politik (parpol) di Jember bertemu di RM Lestari, Rabu (29/7/2020). Mereka bersatu untuk mendorong DPRD Jember segera mengirim berkas ke MA.

Selain itu, juga melaporkan dugaan korupsi pada aparat penegak hukum (APH).

Sebelas parpol tersebut menilai, Kabupaten Jember semakin terpuruk.

Mereka yang berkumpul adalah PKB, PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, Berkarya, Perindo, PPP, Nasdem dan PKS.

"Bupati musuh bersama karena kezaliman dan kesalahan yang dilakukan membuat Jember terpuruk," kata Sekjen DPC Demokrat Agusta Jaka Purnama, dalam kegiatan itu.

Satu yang bisa dilihat adalah penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Pemkab Jember, yakni disclaimer.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, bupati Jember dinilai tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mulai di kalangan internal Pemkab Jember, anggota DPRD Jember dan lainnya.

"Bupati konflik dengan sekda, bagaimana melayani kalau dengan sekda konflik," tegas dia.

Tak hanya Demokrat, perlawanan terhadap bupati pertama perempuan di Jember itu juga dilontarkan oleh DPD Nasdem.

Nasdem merupakan partai pendukung Bupati Jember Faida pada Pilkada 2015 lalu.

"Nasdem sangat sepakat dengan aksi pemakzulan Bupati Jember," tegas Ketua DPD Nasdem Jember Marzuki.

Nasdem mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan yang diduga melanggar hukum. Apalagi, KPK sudah turun ke Jember untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi.

Ketua DPD PKS Achmad Rusdan menilai, upaya membangun komunikasi dengan bupati selalu dilakukan. Namun, tidak ada perubahan yang strategis sejak menjabat.

"Kami mengingatkan dan memberi masukan tapi tidak digubris," tutur dia.

Anwari, Sekjen DPC Gerindra menilai, kepemimpinan bupati sekarang merupakan sejarah terburuk demokrasi di Jember. Karena sistem pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan UU.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved