Breaking News:

Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Renovasi Gedung Kejaksaan Agung yang Terbakar Diperkirakan Butuh Dana Rp 161 Miliar

Isa menjelaskan penelitian oleh tim dari Kementerian PUPR dan UI dilakukan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan yang terbakar Sabtu (22/8/2020)

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran yang berawal sejak Sabtu (22/8) malam itu masih dalam penanganan pihak pemadam kebakaran hingga Minggu pukul 06.00 WIB. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan memperkirakan, untuk membangun kembali gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membutuhkan anggaran Rp 161 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, saat ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dalam proses meneliti kebutuhan pembangunan kembali gedung Kejaksaan Agung.

"Berdasarkan revaluasi terakhir, (nilai gedung Kejaksaan Agung) Rp 150 miliar, dengan beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir Rp 165 miliar," jelas Isa ketika memberikan paparan dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).

"Itu untuk memberi tambahan berapa kebutuhan anggaran untuk membangun kembali," jelas dia.

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar, Mahfud MD: Tahanan dan Berkas Perkara Aman

Padam Setelah 12 Jam, Tim Puslabfor Polri Langsung Selidiki Pemicu Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Soal Pemicu Kebakaran, Kejagung Minta Masyarakat Tak Berspekulasi

Isa menjelaskan, penelitian oleh tim dari Kementerian PUPR dan UI dilakukan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan yang terbakar pada Sabtu (22/8/2020).

Dengan demikian, bisa diperkirakan apakah proses revitalisasi gedung bisa dilakukan hanya dengan renovasi atau pembangunan ulang gedung sedari semula.

Menurut Isa, gedung Kejagung dibangun pada tahun 1970. Awalnya, gedung tersebut bernilai Rp 7 juta saja.

Namun, kini nilai gedung tersebut telah berkali lipat hingga di kisaran Rp 161 miliar.

Selain itu, gedung tersebut juga belum diasuransikan. Oleh karena itu, biaya perbaikan gedung tersebut harus menunggu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam catatan kami ini (gedung Kejagung) belum diasuransikan. Jadi ini nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali, tentunya membutuhkan penganggaran baru dari APBN," kata dia.

Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki, Jadi Tersangka Kasus Suap Djoko Tjandra

Sejumlah Jaksa Dikembalikan KPK ke Kejagung. Ada Masalah Apa?

Jaksa Pinangki Dapat Bantuan Hukum dari Kejagung, Ini Kata ICW

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved