Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Petugas PPK dan PPS Dilarang Nongkrong Bareng Timses, Ini Alasan Ketua KPU Kabupaten Semarang

Maskup Asyadi mengatakan, larangan itu diberlakukan untuk menjaga integritas petugas PPK dan PPS selama masa Pilkada berlangsung.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - KPU Kabupaten Semarang melarang petugas Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) nongkrong bareng Tim Sukses (Timses) selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi mengatakan, larangan itu diberlakukan untuk menjaga integritas petugas PPK dan PPS selama masa Pilkada berlangsung.

"Larangan itu karena status mereka terikat dalam kode etik dan perilaku ketika dilantik."

Jelang Pendaftaran Calon dan Pencalonan Pilkada, KPU Kabupaten Semarang Buka Desk Pencalonan

Ini Hasil Lengkap Rapat Virtual PSIS Semarang, Dragan: Skuad Mahesa Jenar Mulai Latihan 24 Agustus

Dugaan Mahar Politik Partai Nasdem Belum Berakhir, Bawaslu Kabupaten Semarang Diminta Cek Rekening

Kangen Sekolah dan Pakai Seragam, Siswa SD di Ungaran Semarang Ikuti Upacara HUT RI dari Rumah

"Mereka juga turut menandatangani pakta integritas."

"Nah, atas aspek netralitas itu termasuk kegiatan nongkrong bersama timses kami larang," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (19/8/2020).

Menurut Maskup, pelarangan itu juga bagian dari menjaga agar pemilu bermartabat.

Sehingga, ajakan nongkrong atau kumpul-kumpul oleh partai politik tertentu atau timses pasangan calon KPU sangat melarang.

Dia menambahkan, total keseluruhan petugas PPK yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Semarang dimana jumlahnya sekira 20.281 orang.

"Itu masing-masing setiap kecamatan ada 5 orang PPK dan PPS 3 orang ditambah petugas sekretariat dengan jumlah 235 desa," katanya.

Dikatakannya, untuk memastikan petugas netral dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2020 internal KPU juga melakukan pengawasan terhadap ribuan petugas penyelenggara.

Pihaknya menyatakan, apabila terdapat laporan maupun temuan petugas PPK atau PPS melanggar kode etik kepada mereka dapat diberikan sanksi administrasi sampai pemecatan.

"Tentu ini ada tahapan dalam proses pemeriksaan."

"Kronologi seperti apa dan saksinya sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur khusus badan adhoc."

"Soal penanganan bisa KPU Pusat atau DKPP," ujarnya. (M Nafiul Haris)

Mengenang Oey Kim Tjin, Warga Cilacap Pembawa Dokumen Negara saat Ibukota Boyongan ke Yogyakarta

Perusahaan Lampu Tenaga Surya Pindah ke Jateng, Pemprov: Tolong Prioritaskan Pekerja Lokal

Ini Identitas Korban Tabrakan Beruntun di Sokaraja Banyumas, Dirawat di RSUD Margono Purwokerto

25 Agustus, Presiden Jokowi Luncurkan Program Insentif Gaji Rp 600 Ribu, Sudah Ada 15 Juta Rekening

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved