Terbanyak di Purbalingga, ASN Tidak Netral dalam Pilkada Serentak, Rekap Sementara Bawaslu Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Bawaslu Jawa Tengah merekapitulasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Dalam rekapitulasi, 63 ASN di Jawa Tengah dinyatakan tak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Bawaslu juga sudah mengirimkan rekomendasi mengenai pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

• Tiga Raperda Kota Tegal Disetujui Jadi Perda, Dedy Yon: Segera Kami Registrasikan ke Pemprov Jateng

• Awasi Medsos Jelang Pilkada Serentak, Polda Jateng Giatkan Patroli Siber, Caranya Seperti Ini

• Krebo Sarankan Pemprov Jateng Bisa Perpanjang Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

• Bawaslu Kembali Temukan Data Pemilih Bermasalah di Purbalingga, Ini Penjabarannya

Rekomendasi dari Bawaslu berbuah sanksi yang dikeluarkan oleh KASN, dimana KASN mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada 61 ASN.

Saat dikonfirmasi Tribunbanyumas.com, Jumat (14/8/2020), Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan beberapa hal.

Dia berkata, dari rekapitulasi pelanggaran ASN dalam Pilkada Serentak 2020, terbanyak di Kabupaten Purbalingga.

"Kami melakulan rekapitulasi dari laporan Bawaslu di tiap daerah."

"Tercatat di Kabupaten Purbalingga terbanyak, dimana 52 ASN yang dilaporkan tidak netral dalam proses Pilkada Serentak," paparnya, Jumat (14/8/2020).

Wahyu merinci, selain Kabupaten Purbalingga, laporan ASN tidak netral juga terjadi di beberapa daerah.

"Kabupaten Sukoharjo ada 4 ASN yang tidak netral, lalu Klaten juga 4 ASN."

"Sedangkan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Jateng khususnya masing-masing ada laporan 1 ASN tidak netral," paparnya.

Dari total tersebut, dikatakan Wahyu, 61 ASN sudah ditindak oleh KASN dan diberikan sanksi.

"Terkait sanksi merupakan wewenang KASN, kalau ditotal masih ada 2 ASN dari Klaten yang belum diberikan sanksi," ucapnya.

Dia menambahkan, ASN harus bertindak profesional dan tak ikut dalam politik praktis serta lebih mengutamakan pelayanan publik.

"Hal itu juga sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," tambahnya. (Budi Susanto)

• Lagi, Purbalingga Dapat Penghargaan, Sukses Lebihi Target Pelaksanaan Sensus Penduduk

• Mengintip Warga Pesahangan Cilacap Bikin Tikar Daun Pandan, Berburu Bahan Baku Sampai Cianjur

• Terkendala Syarat Sistem Tiket Non Tunai, Alasan Belasan Objek Wisata Belum Buka di Banyumas

• Pekerja Swasta Serbu Perbankan di Purwokerto, Berebut Buka Rekening Baru, Diduga Karena Hal Ini