Zona Kuning Boleh Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Komisi E DPRD Jateng: Pemerintah Jangan Gegabah

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka.

Tentu saja, penerapannya dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto meminta agar pemerintah tak gegabah.

• Mulai Tahun Depan, Semua Sekolah Swasta di Jateng Pasti Dapat Dana Bosda

• Sekolah di Zona Kuning Boleh Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Begini Isi Revisi SKB Empat Menteri

• Pemberlakuan Sistem WFH 50 Persen di Lingkungan Pemkab Kendal, Sekda: Diterapkan Mulai Hari Ini

• Dugaan Mahar Politik Pilkada Kabupaten Semarang, DPP Partai Nasdem Diminta Usut Tuntas Oknum

Jika benar direalisasikan, kebijakan itu dinilai sangat membahayakan siswa.

Apalagi saat ini angka kasus Covid 19 di Jawa Tengah masih terus naik.

"Sewaktu jumlah kasus masih sedikit, KBM (kegiatan belajar mengajar) dibuat daring."

"Eh saat ini ketika kasus melonjak justru akan dibuat tatap muka."

"Kami kira ini kebijakan yang tidak pas," ujar Yudi kepada Tribunbanyumas.com, Senin (10/8/2020).

Kemendikbud mencatat ada 43 persen siswa yang berada di zona hijau dan kuning.

Sedangkan 57 persen lainnya berada di zona merah dan orange.

Status zonasi ini dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional Covid-19.

Di Jawa Tengah terdapat 14 kabupaten/kota di zona kuning berdasarkan data situs www.covid19.go.id.

Meliputi Kabupaten Batang, Kota Tegal, Banjarnegara, Temanggung, Pemalang, Tegal, Sragen, Purbalingga, Wonosobo, Brebes, Magelang, Boyolali, Cilacap, dan Klaten.

Politikus Gerindra itu menuturkan, tidak hanya orangtua dan warga yang memiliki penyakit penyerta yang rentan terpapar virus corona serta berakibat fatal.

Namun, lanjutnya, anak-anak juga rentan dan bisa menularkan ke orang di sekitarnya.