Tak Terima Putusan PTUN Semarang, BPN Demak Ajukan Banding, Kuasa Hukum Mbah Tun: Kami Siap Hadapi

TRIBUNBANYUMAS.COM, DEMAK - Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Demak mengajukan banding lantaran tak terima atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Demak, Nanang Suwasono mengatakan, BPN Demak telah mengajukan banding atas perkaraNo.23/G/2020/PTUN.

Dalam perkara tersebut, PTUN mengabulkan gugatan yang dilayangkan Sumiyatun alias Mbah Tun.

Majelis hakim menyatakan tidak sah peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 11, juga memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 kepada Sumiyatun, serta mewajibkan kepada tergugat mencoret peralihan SHM atas nama Dedy Setyawan.

• Tangis Mbah Tun Pecah di PTUN Semarang, Nenek Buta Huruf Korban Penipuan Menangkan Gugatan

• Kutuk Aksi Intorelaransi dan Kekerasan di Kampung Halaman Jokowi, Gusdurian: Ini Sungguh Ironis

• Uang Jajan Bocah Banjarnegara Rp2.000 Sehari, Dipotong buat Beli Kuota, Alasannya Bikin Terenyuh

• Tes Covid-19 di Brebes Terendah di Jateng, Begini Respon Gubernur Ganjar: Apa Persoalannya. . .

"Ya, kami banding karena terkait dengan prosedur dan peraturan yang kami pertahankan bukan terkait hak dan kepemilikan," katanya, kepada TribunBanyumas.com, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, pihaknya sudah melaksanakan aturan yang ada, yakni UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1969, PP Nomor 24 Tahun 1997, Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017.

"Kami tetap mempertahankan peraturan itu. Bahwa apa yang kami lakukan sesuai peraturan yang ada."

"Jadi bukan masalah hak dan kepemilikan. Kalau hak dan kepemilikan itu kan di PN, berbeda di PTUN. kami hanya mempertahankan peraturan yang kita pakai," tambahnya.

Lebih lanjut lagi, Nanang menerangkan dalam Pasal 14 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan, hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama tingkatannya dengan putusan pengadilan.

Kemudian, kata dia, dalam Pasal 41 PP No.24 Tahun 1997 mengatakan, BPN berkewajiban mendaftar setiap lelang yang dilampirkan risalah lelang.