Pilkada Serentak 2020

84 Petugas Coklit Abaikan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Semarang: Ditegur Secara Lisan

84 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) abai terhadap protokol kesehatan di pelaksanaan coklit jelang Pilkada Kabupaten Semarang.

Penulis: akbar hari mukti | Editor: deni setiawan
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG
Petugas mencocokkan data pemilih dalam tahapan coklit di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Bawaslu Kabupaten Semarang'> Bawaslu Kabupaten Semarang temukan 84 petugas pemutakhiran data pemilih ( PPDP) abai terhadap protokol kesehatan di pelaksanaan coklit jelang Pilkada Kabupaten Semarang'> Pilkada Kabupaten Semarang.

Temuan tersebut yakni para petugas mencopot sarung tangan plastik saat coklit berlangsung.

"Di coklit, ada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang mengharuskan PPDP mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona."

53 Kasus Kekerasan Terjadi Selama 7 Bulan di Kabupaten Semarang, Romlah: Akibat Rusaknya Komitmen

Coklit Dilakukan di Teras Rumah Saja, Ini Pertimbangan KPU Kabupaten Semarang

Penataan Kawasan Ambarawa Dimulai Oktober, Bagian Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Semarang

80 Persen Orangtua di Kabupaten Semarang Ingin Sekolah Laksanakan Lagi Belajar Tatap Muka

"Itu adalah hasil temuan Panwascam dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) sejak 15 Juli 2020."

"Mereka, 84 PPDP melepas sarung tangan plastik saat coklit berlangsung," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang'> Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (28/7/2020).

Dari keterangan di lapangan, ia menjelaskan para anggota PPDP mengeluh kesulitan melakukan coklit dengan mengenakan sarung tangan plastik.

Seperti saat membuka lembaran coklit juga memasang stiker tanda sudah dilakukan coklit.

"Jadi karena susah saat mencopot stiker dari kertasnya, maka mereka membuka sarung tangan plastik tersebut," papar dia.

Dia memaparkan, saat PKD dan Panwascam menemukan PPDP yang mencopot sarung tangan plastiknya, langsung dilakukan teguran secara lisan.

Talkhis mengatakan, seusai dilakukan teguran, para anggota PPDP itu kemudian langsung menggunakan sarung tangannya lagi.

"Karena memang sudah jadi peraturan, maka PKD kami minta memberikan teguran di lapangan untuk tetap memakai sarung tangan," jelasnya.

Talkhis juga meminta ada evaluasi internal yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang.

Hal itu terkait apakah tetap memberikan sarung tangan plastik ke anggota PPDP yang melakukan coklit.

"Sarung tangan plastik apakah mengganggu kinerja atau tidak."

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved