APPSI Jateng Tak Setuju Ada Klaster Pasar Tradisional: Wonge Asline Manut-manut, Jika Seperti Ini

"Jangan hakimi pasar tradisional sebagai sumber penularan."

"Pemerintah juga harus memperhatikan penerangan atau pemahaman kepada pedagang."

"Yang memberikan pemahaman haruslah orang yang tahu karakteristik pedagang pasar."

"Strategi pemberian pemahaman antara pedagang, ASN, dan nelayan pastinya berbeda," tandasnya.

• Kelonggaran Jam Malam Dilaksanakan Bertahap, Dandim 0701 Banyumas: Tunggu Hasil Tes Swab Massal

• Begini Ekspresi Bupati Banyumas Saat Ikuti Tes Swab, Meringis Tahan Perih: Jebule Kayak Kiye Rasane

• SMA Negeri 3 Semarang Disidak, Ganjar Kembali Ingatkan Integritas: Langsung Coret Jika Curang

• 17 Kecamatan Berzona Merah di Kabupaten Semarang, Mundjirin: Kalau Ditegur Ada Saja Alasannya

Ia menambahkan, penerapan protokol kesehatan ketat di pasar jangan sampai mengorbankan perekonomian warga.

Harus seimbang antara kepentingan perut dengan kesehatan dan keamanan masyarakat.

"Kalau semua di-lockdown, ditutup, ekonomi hancur, kalau perut lapar mau apa lagi?"

"Pasti muncul kejahatan," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (2/7/2020).

Ia juga menyoroti bantuan perlengkapan untuk protokol kesehatan yang dinilai belum memenuhi unsur keadilan dibandingkan pasar modern.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengerahkan petugas di setiap pintu masuk di semua pasar tradisional.

Petugas tersebut untuk mengecek suhu badan pembeli maupun penjual.

Selain itu, bantuan berupa masker dan tempat cuci tangan juga dibutuhkan.

Hal senada juga diungkapkan pedagang Pasar Induk Wonosobo yang juga Ketua APPSI Wonosobo, A Fikri Wijaya.

Dia menuturkan kurangnya edukasi dan menumbukan kesadaran kepada pedagang pasar dari pemerintah yang menyebabkan munculnya kesan pedagang pasar sulit diatur.

"Perlu peningkatan intensitas pemberian edukasi masyarakat pasar."