6 Hari Sudah Terima 1.283 Aduan Proses PPDB Jateng, Begini Sikap Gubernur Ganjar Pranowo

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Jateng menerima 1.283 aduan terkait proses pelaksanaan PPDB.

Data tersebut dipaparkan Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri pada Selasa (23/6/2020).

Adapun total laporan itu dirangkum dalam data rekapitulasi pelaporan PPDB sejak 17 hingga 22 Juni 2020 atau selama 6 hari.

• Gubernur Ganjar Pranowo Ancam Seret ke Ranah Hukum, Oknum Pemalsu Data PPDB Jateng

• Banyak Aduan Kecurangan di PPDB Jateng, Disdikbud: Segera Perbaiki Data Jika Palsu, Sebelum Dicoret

• Ganjar Cium Modus Palsukan KK di PPDB Online, Banyak Juga Orangtua Titip Anak Masuk Sekolah Favorit

• Kisah Sedih Irfangi Meninggal di Dekapan Ayahnya, Sesaat Setelah Tersambar Petir di Banjarnegara

Rekapitulasi yang dilakukan Disdikbud Jateng berasal dari laporan langsung ke kantor maupun melalui telepon.

Jumeri menerangkan, aduan PPDB yang disampaikan langsung ke kantor Disdikbud Jateng mencapai 526.

"Untuk aduan PPDB lewat telpon ke kami mencapai 757," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (23/6/2020).

Ia menjelaskan, aduan terbanyak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Disdikbud Jateng berupa permasalahan data kependudukan, wilayah zonasi, dan NIK.

"Ada 231 aduan secara langsung ke kantor mengenai data kependudukan, wilayah zonasi, dan NIK," paparnya.

Dilanjutkannya, untuk aduan melalui telepon didominasi permasalahan data kependudukan dan NIK.

"Rekapitulasi yang kami lakukan, terkait permasalahan data kependudukan dan NIK yang disampaikan masyarakat lewat telepon ada 189 kasus," paparnya.

Selain permasalahan tersebut, ditambahkannya, proses pindah jalur, kesalahan input data, dan permasalahan pengoprasian aplikasi serta pemilihan jalur juga mewarnai proses PPDB.

"Kami juga menerima aduan mengenai daya tampung, poin prestasi, akreditasi, lupa password, data siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)," imbuhnya.

Ia menambahkan, total aduan melalui telepon ataupun secara langsung ke Kantor Disdikbud mencapai 1.283 kasus.

"Total itu belum ditambah dengan aduan mengenai PPDB yang diterima Gubernur Jawa Tengah."

"Karena lewat Lapor Gub ada 236 aduan," tambahnya.

• 10 Anak Bawah Umur Tertular Covid-19 di Salatiga, Siti Zuraidah: Akibat Transmisi Lokal

• Istri Sopir Truk Terkonfirmasi Positif Covid-19, Pemkab Kendal Segera Datangkan Alat Swab

• Bansos Pemkot Semarang Periode Juni Mulai Didistribusikan, Dinsos: Diperpanjang Hingga Desember

• Partai Demokrat Resmi Usung Hendi-Ita dalam Pilwakot Semarang, AHY Serahkan Rekomendasi di Jakarta

Pemalsu Data Terancam Pidana

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak segan untuk menyeret oknum pemalsu data saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke ranah hukum.

Oleh karena itu, dia mewanti-wanti kepada calon siswa dan orangtua untuk jujur dalam setiap proses pendaftaran.

Dari laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan surat keterangan domisili (SKD) untuk mendaftar di sekolah favoritnya.

"Kami ingatkan, tolong jangan ajari anak untuk tidak jujur."

"Jangan gunakan SKD aspal, asli tapi palsu, karena dia tidak tinggal di situ."

"Bukan tidak mungkin kalau ini justru semakin masif."

"Kami sudah gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data," tegasnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (23/6/2020).

Untuk mengantisipasi praktik kecurangan itu, pihaknya meminta dinas untuk mengerahkan semua guru yang ada di Jawa Tengah melakukan validasi dan verifikasi.

Disdikbud Jateng juga sudah diminta menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan kebenaran SKD itu.

"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya secara benar."

"Gandeng Disdukcapil untuk melakukan cleansing (penyisiran) data agar ini benar-benar akurat," tandas Gubernur.

Tak hanya SKD, Ganjar juga mewanti-wanti adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu.

Jika ditemukan, ia meminta agar langsung digugurkan sebagai pendaftar.

Selain itu, ia juga menyoroti soal jalur afirmasi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

Ganjar menegaskan, jalur itu hanya khusus bagi anak tenaga medis.

"Jadi kami memfasilitasi pejuang Covid-19."

"Itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya."

"Sekarang ada yang mengaku tim Covid-19 dan menggunakan itu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri menuturkan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit.

Misalnya, di SMA Negeri 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD.

Lalu di SMA Negeri 2 Semarang ada 114 SKD dan SMA Negeri 3 Semarang ada 139 anak.

"Kami akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu," katanya.

Jumeri menuturkan, telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jawa Tengah terkait pengecekan penggunaan SKD ini.

"Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan."

"Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," imbuhnya. (Mamduh Adi/Budi Susanto)

• Pelapor Kini Tambah Tiga Orang, Pegawai BMT Insan Mandiri yang Gelapkan Dana Nasabah di Banyumas

• Menyoal Bukti Pelanggaran Netralitas Sekda Kabupaten Semarang, Bupati: Kami Sanksi Secara Bertahap

• Satu KK Dapat Dua BST di Pedurungan Semarang, Ketua RT Tanya Kelurahan: Karena Istrinya Kader PKK

• Belum Genap Sebulan, Polisi Tangkap Lima Tersangka Kasus Narkoba di Kota Tegal