Pajak 1,5 Juta Kendaraan di Jateng Nunggak, Akademisi Unnes: Menaikkan Tarif Bukan Pilihan Tepat

Pada kondisi masa kiris karena wabah Covid-19 kenaikan pajak kendaraan bermotor sangat tidak tepat karena menambah berat beban masyarakat yang sedang dalam tekanan ekonomi, dan bahkan berpotensi menciptakan perlawanan yaitu masyarakat menolak membayar pajak.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah )PAD) Jateng, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dari 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng, 1,5 juta unit di antaranya menunggak pajak, dengan nilai sekitar Rp450 miliar.

Di sisi lain, Pemprov Jateng berencana menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Unnes, Shanty Oktavilia, kebijakan menaikkan pajak kendaraan bermotor di tengah masa sulit karena pandemi corona ini, bukan pilihan tepat.

Berikut penjelasan dan analisis lengkap akademisi Unnes, Shanty Oktavilia, terkait rencana kenaikan 
tarif pajak kendaraan bermotor di Jateng:

• 1,5 Kendaraan Bermotor di Jateng Nunggak Pajak, Bapenda: Nilainya Mencapai Rp450 MIliar

• Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini

• Gowes Pakai Masker, 2 Orang Warga Semarang Meninggal Dunia, Begini Kata Wali Kota Hendi

• Wakapolres Karanganyar Diserang Pria Bercelurit di Lawu, Pelaku Tewas Ditembak Polisi

Rencana kenaikan pajak kendaraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada masa sekarang ini, perlu kehati-hatian dan pertimbangan matang.

Kenaikan tarif dengan dalih karena tarif pajak kendaraan bermotor di Jateng lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak Provinsi di sekitarnya, perlu dikaji perhitungannya apalagi pada masa sulit seperti ini.

Bukankah bagi rakyat, pengenaan pajak yang lebih rendah itu lebih baik? Respek masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih positif.

Apabila tarif pajak tidak naik terdapat potensi kenaikan pembelian dan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Jateng.

Sisi keuntungan apabila pemerintah tidak menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor.

Selain fungsi pendapatan, pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan fungsi pengendalian atas kenaikan jumlah kendaraan bermotor.

Hal ini karena jumlah kendaraan bermotor bertambah lebih cepat sedangkan infrastruktur jalan yang tersedia tidak bertambah.

Namun rencana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaikkan tarif pajak bagi kemampuan fiscal daerah tidak dipungkiri akan meningkatkan pendapatan daerah.

Secara tidak langsung pembangunan Jawa Tengah lebih mandiri dan terdapat lebih besar alokasi pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.