Liputan Khusus

1,5 Kendaraan Bermotor di Jateng Nunggak Pajak, Bapenda: Nilainya Mencapai Rp450 MIliar

1,5 Kendaraan Bermotor di Jateng Nunggak Pajak, Bapenda: Nilainya Mencapai Rp450 MIliar

TribunJogja.com/Hasan Sakri Gozali
Ilustrasi razia kendaraan bermotor 

Dari sekitar 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng masih ada lebih dari 1,5 juta kendaraan yang nunggak pajak. Fakta saat ini, nilai pajak kendaraan bermotor yang nunggak mencapai Rp450 miliar, per Januari 2020. Tak ayal, masa pandemi Covid-19 ini, PAD Jateng dari PKB menurun tajam.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Akibat pandemi Covid-19 saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah pada triwulan pertama 2020 tak sesuai harapan.

Realisasi PAD baru tercapai Rp2,696 triliun atau 16,86 persen dari target Rp15,993 triliun.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 lalu, PAD Jateng turun 5,08 persen.

Satu di antara PAD dari pajak daerah yang mengalami penurunan signifikan yakni dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dari sekitar 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng masih ada lebih dari 1,5 juta kendaraan yang nunggak pajak.

Gowes Pakai Masker, 2 Orang Warga Semarang Meninggal Dunia, Begini Kata Wali Kota Hendi

Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini

Pesta Pernikahan Berujung Duka di Semarang, Beberapa Kerabat Meninggal Karena Covid-19

Begini Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19, Berikut Biaya Mandiri di Rumah Sakit

Fakta saat ini, nilai pajak kendaraan bermotor yang nunggak mencapai Rp450 miliar, per Januari 2020.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Tavip Supriyanto telah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Antara lain, Pemprov Jateng melalui Bapenda memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan bayar dan penggratisan bea balik nama.

Hal itu berdasarkan Pergub Jateng No 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi PKB.

Kebijakan itu diberlakukan selama lima bulan, tepatnya mulai 17 Februari 2020 hingga 16 Juli 2020.

Pada hari terakhir, yakni 16 Juli, semua proses pendaftaran harus sudah selesai, dan melakukan pembayaran sampai pukul 15.00 WIB.

Menurut Tavip, kendaraan luar Jateng yang diperkirakan mencapai 3.000-an unit, dengan dominasi kendaraan roda dua mencapai 80 persen.

Diharapkan, kendaraan tersebut bisa dibaliknama kepemilikannya sesuai pemilik yang menjadi warga Jawa Tengah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved