Jateng Belum Siap Masuk New Normal, Bagi Legislator Partai Gerindra Ini Penyebabnya

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan menghadapi wabah virus corona (Covid-19) dinilai masih rendah.

Karena itu, Jawa Tengah dinilai belum siap menghadapi kondisi new normal atau penerapan kebiasaan baru di setiap sendi kehidupan.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, Selasa (16/6/2020).

• Penumpang KA Lokal Tak Perlu Bawa Surat Sehat Covid-19, Misal di Stasiun Tegal untuk KA Kaligung

• Heboh Babi Hutan Aneh Milik Pak Bawor di Jatilawang Banyumas, Ini Penjelasan BKSDA

• 23 ASN Disdikbud Purbalingga Sudah Dikenai Sanksi, BKPP: Sebatas Pelanggaran Kode Etik

• Penderita Tumor itu Kini Miliki KTP Banjarnegara, Prihatini Sempat Terkatung-katung di Lampung

Itu diutarakan Yudi terkait kesiapan Jawa Tengah menyongsong new normal.

Kesadaran masyarakat rendah, kata dia, dipengaruhi lemahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

"Upaya pencegahan penularan menekankan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat."

"Di sisi lain, kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah," ucap legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (16/6/2020).

Kondisi tersebut, lanjutnya, ia temui saat melakukan pemantauan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, sosialisasi memang telah dilakukan pemerintah provinsi, namun belum jelas tolok ukurnya.

Lalu, anggota Komisi E DPRD Jateng ini membandingkan dengan sosialisasi pemilu.

Dimana, ada ketentuan jelas, berapa baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang pemerintah.

Sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

"Bentuk sosialisasi pada pencegahan Covid-19 ini tidak jelas."

"Memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya," tegasnya.

Mestinya, kata dia, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa didetailkan untuk sosialisasi.

Untuk mencukupi kebutuhan sosialisasi dalam bentuk fisik, jelas bisa.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran triliunan Rupiah untuk penanganan Covid-19.

Dana itu berasal dari realokasi APBD 2019.

Anggaran itu seperti misalnya digunakan untuk penanganan pasien, termasuk pemulihan ekonomi.

"Namun sekali lagi alokasi untuk sosialisasi belum terlihat nyata."

"Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media massa," tandasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan.

Namun mestinya dibarengi dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan secara masif. (Mamduh Adi)

• Masih Ada Empat Klaster Penyebaran Covid-19 di Banyumas, Achmad Husein Ingatkan Warga Soal Ini

• Nugroho Hilang Tenggelam Saat Memancing, Terhempas Ombak Sekitar Pantai Pasir Kebumen

• Tiga Daerah Masih Berzona Merah di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Kirim Surat Khusus

• Begini Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19, Berikut Biaya Mandiri di Rumah Sakit