Ganjar Siap Laksanakan PSBB Bila Diharuskan Pusat, DPRD Jateng: Kami Tidak Sepakat

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seluruh daerah di Pulau Jawa.

Hal itu lantaran Pulau Jawa lebih dominan penambahan kasus positif corona (Covid-19) dibandingkan pulau lain.

Pulau dengan jumlah penduduk paling padat di Tanah Air ini tentu juga menyumbang jumlah pasien yang meninggal.

• Babak Baru Kasus Covid-19 di Banyumas, Achmad Husein: Sudah Masuk Tahap Transmisi Lokal

• Warga Banyumas Dilarang Gelar Salat Idulfitri di Masjid, Ini Pertimbangan Bupati Achmad Husein

• Pemprov Jateng Mulai Bagikan Paket Sembako ke Jabodetabek, Ganjar: Semua Pasti Dapat

• 746 Pekerja Migran Masuk Jateng Mulai Besok, Ini Skema Dinkes Sambut Mereka

Menanggapi hal tersebut, DPRD Jateng tidak sepakat PSBB diberlakukan di seluruh Jawa, termasuk Jawa Tengah.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto tidak sepakat dengan wacana tersebut.

Hal itu lantaran tidak semua daerah bisa mencukupi semua kebutuhan warganya.

"Kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berbeda-beda."

"Intinya kalau harus mengcover seluruh kebutuhan masyarakatnya, kami rasa berat," kata Bambang Kusriyanto kepada Tribunbanyumas.com, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya, 35 pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengkover kebutuhan warganya.

"Masing-masing daerah, memiliki karakteristik persoalan yang berbeda-beda sehingga penanganannya pun juga berbeda-beda," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan satu komando dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19.

Termasuk bila ada kebijakan penerapan PSBB di seluruh Pulau Jawa.

"Kami siap saja dengan segala skenario. Kami akan mengikuti komando dari pusat."

"Pokoknya keputusan apa yang dari pusat akan kami dukung," kata Ganjar.

Bahkan, ketika Pemerintah Pusat memberi kelonggaran kebijakan pada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian.