Heboh Ganjar Minta Sekda Blora Mundur, Pimpinan DPRD: Recofusing Anggaran Tak Sentuh Perantau

"Pemkab Blora harus segera perintahkan jajarannya untuk mendata. Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, kades-kades, semuanya harus dikerahkan."

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pimpinan DPRD Blora angkat bicara, terkait hebohnya rekaman video Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, yang meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Blora untuk mundur dari jabatannya.

Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut Ganjar menilai Pemkab Blora tidak paham dan tidak bisa mendata warganya yang berada di perantauan untuk selanjutnya dijadikan acuan penerima bantuan penanganan virus corona Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menuturkan pernyataan Ganjar itu terkait bantuan untuk para perantau yang tak mudik.

Menurut dia, agar para perantau menerima bantuan sosial, harus menyiapkan sejumlah komponen, meliputi kesiapan data, anggaran, regulasi dan pencairannya.

• KABAR BAIK! Warga Jateng Perantauan di Jabodetabek Segera Terima Bantuan, Ganjar: Sedang Proses

• Viral Video Gubernur Jateng Minta Sekda Blora Mundur, Ganjar: Ditakoni Ra Mudeng Sekdane Mundur Wae

• Bukan Ritual Ilmu Hitam, Polisi Ungkap Fakta Pembunuhan Gadis Belia oleh Keluarga: Kasus Siri

• Suara Dentuman Terdengar di Sejumlah Daerah di Jateng, Dari Mana Asalnya? Simak Penjelasan BMKG

"Pemkab Blora harus segera perintahkan jajarannya untuk mendata. Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, kades-kades, semuanya harus dikerahkan," kata pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Blora ini, saat dihubungi, Senin (11/5/2020).

Selain itu, dibutuhkan juga kerjasama dengan Komunitas Perantau Blora (Kopra) supaya mengetahui betul data pastinya.

Para perantau juga diminta berkoordinasi dengan paguyuban yang ada di lokasi dimana ia tinggal. Supaya, bantuan yang ada tepat sasaran dan tidak terlewat.

Terkait regulasi, kata dia, seharusnya tidak ada masalah sepanjang warga penerima manfaaat dapat menunjukan kartu identitas Blora yang selanjutnya bisa dilakukan verifikasi.

Kemudian, soal pemotongan anggaran untuk penanganan virus corona Covid-19, terutama untuk bantuan sosial yang juga disinggung gubernur, Siswanto menjelaskan refocusing (pemfokusan anggaran untuk Covid-19) sudah dilakukan.

"Semua OPD (dinas) sudah kena pemotongan," tandasnya.

Refocusing dari pemangkasan anggaran sudah banyak, hanya saja, lanjutnya, pada refocusing tahap pertama memang belum sampai menyentuh warga perantauan.

"Tapi ada pemangkasan tahap dua. Setelah evaluasi Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Hari ini data-data pemangkasan dikumpulkan Pak Sekda," Siswanto menambahkan.

Dalam video viral tersebut, Ganjar merasa kesal dan melontarkan agar Sekda Blora mundur dari jabatannya.

"Saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Nek sekda ditakoni ra mudeng, sekdane kon mundur wae, nggo ngopo fungsine dadi sekda nek ora mudengan (Saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Kalau Sekda ditanya nggak paham, Sekda-nya suruh mundur saja, buat apa fungsi jadi Sekda kalo nggak paham)," kata Ganjar seperti dikutip Tribunjateng.com.

"Omongna, seng ngomong gubernur, omongna bupati entuk, omongna wakil e entuk (bilangin, yang bicara gubernur, bilang ke bupati boleh, ke wakil (bupati) boleh)," lanjutnya.

Gubernur berambut putih itu menuturkan bantuan sosial sangat penting untuk diberikan pada warga yang terdampak, apalagi warga di perantauan.

• Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini

• Cerita Abah Tono, Pemulung yang Viral Mengaku Miskin Rumah Tingkat 3: Spontan Saja, Saya Dipaksa

• Gadis Belia Digorok Kakak Kandung Disaksikan Satu Keluarga, Darah Ditadah. Warga: Ritual Ilmu Hitam

• KABAR BAIK! Bupati Cilacap: 2 Pasien Positif Virus Corona asal Kecamatan Wanareja Sembuh

Ia pun tidak mau mendengar alasan soal regulasi dan sebagainya.

"Sekarang, kalau ada warga Blora susah di perantauan, mau dibantu atau tidak. Mikirnya satu, dibantu apa tidak, jangan pikir regulasi," tandasnya.

Kalau tidak mau bantu, lanjutnya, hanya karena alasan anggaran, Ganjar pun menantang agar pejabat dipotong pendapatannya.

"Tunjangane setahun iki ora dibayar kon ngabdi karo rakyat, gelem opo ora (tunjangan setahun ini tidak dibayar untuk mengabdi sama rakyat, mau atau tidak)," ucapnya.

Kalau pemerintah kabupaten tidak mau membantu, Ganjar pun siap membantu warga di perantauan.(mam)