Imbau Jokowi Tak Lakukan Pencitraan di Tengah Pandemi Corona, Refly Harun: Tak Ada Periode Ketiga

Menurut Refly Harun, pemerintah seolah tak mau melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak virus corona. Ia mengimbau Presiden Jokowi tak lakukan pencitraan, karena tak ada periode ketiga.

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menegaskan Joko 'Jokowi' Widodo sudah tak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang, atau periode ketiga.

Karena itu, Refly mengimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak melakukan pencitraan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Refly terkait dengan pembagian bantuan di tengah pandemi virus corona.

Menurut Refly Harun, pemerintah seolah tak mau melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak virus corona.

• Refly Harun Dicopot dari Jabatan Komisaris Utama Pelindo I. Ada Apa?

• Menhub Usul Pengusaha Boleh Bepergian Naik Pesawat di Tengah Larangan Mudik, Begini Respon DPR RI

• Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, KPK: Tidak Ada Pilihan Lain, Ancaman Hukuman Mati

• Pembatalan 91 Perjalanan Kereta Api di Daop 5 Diperpanjang hingga 31 Mei 2020

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan.

Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.

"Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah," kata Refly.

"Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah."

Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif.

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

 "Biar PSBB-nya kena, tapi kemudian kewajiban memberikan bahan pokoknya enggak kena. Menurut saya, saya khawatir kekacauan aturan ini membuat penanganan menjadi tidak efektif," jelas Refly

"Walaupun sebagai warga negara saya tetap berharap, mengaminkan doa Ustaz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan selesai Covid-19."

Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan.

Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu.