Breaking News:

Berita Nasional

Imbau Jokowi Tak Lakukan Pencitraan di Tengah Pandemi Corona, Refly Harun: Tak Ada Periode Ketiga

Refly Harun Imbau Jokowi Tak Lakukan Pencitraan di Tengah Pandemi Corona: Tak Ada Periode Ketiga

Istimewa/tangkapan layar @MataNajwa
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, saat memberikan penjelasan beda mudik dan pulang kampung, dalam bincang dengan Najwa Shihab - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, meminta Presiden Jokowi tak lakukan pencitraan di tengah wabah corona. Menurut Refly, tak ada periode ketiga bagi Jokowi. 

Menurut Refly Harun, pemerintah seolah tak mau melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak virus corona. Ia mengimbau Presiden Jokowi tak lakukan pencitraan, karena tak ada periode ketiga.

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menegaskan Joko 'Jokowi' Widodo sudah tak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang, atau periode ketiga.

Karena itu, Refly mengimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak melakukan pencitraan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Refly terkait dengan pembagian bantuan di tengah pandemi virus corona.

Menurut Refly Harun, pemerintah seolah tak mau melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak virus corona.

Refly Harun Dicopot dari Jabatan Komisaris Utama Pelindo I. Ada Apa?

Menhub Usul Pengusaha Boleh Bepergian Naik Pesawat di Tengah Larangan Mudik, Begini Respon DPR RI

Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, KPK: Tidak Ada Pilihan Lain, Ancaman Hukuman Mati

Pembatalan 91 Perjalanan Kereta Api di Daop 5 Diperpanjang hingga 31 Mei 2020

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan.

Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.

"Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah," kata Refly.

"Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah."

Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved