Resmi! Jokowi Larang Masyarakat Mudik, Warga Jateng di Luar Daerah Dapat Bantuan

Sementara, untuk pos anggaran yang lain yakni ada jaring pengaman ekonomi sekitar Rp153 miliar.

Kemudian pos anggaran untuk bantuan keuangan pembangunan desa, pengendalian pekerja migran ke Jateng, dan sebagainya.

Pria yang akrab disapa Krebo itu juga meminta agar pemprov menyediakan data penerima manfaat agar jelas mana yang dikover pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

Krebo yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jateng menambahkan pemerintah provinsi juga telah menjabarkan anggaran yang mereka punya hasil realokasi dan pergeseran APBD.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, anggaran penanganan corona total ada sekitar Rp1,8 triliun.

"Seluruh Jateng ada segitu, jika digabungkan dengan anggaran provinsi, seluruh Jateng ada sekitar Rp4 triliun.

Namun, angka itu cuma bisa dipastikan hingga hari ini, kemungkinan bisa bertambah lagi," jelasnya.

Untuk anggaran DPRD Jateng yang berhasil dialokasikan sebesar Rp20 miliar. Jumlah itu juga bisa bertambah mengingat masih ada pos anggaran yang belum dilakukan pergeseran.

• Waspada! Jika Kakimu Muncul Tanda Seperti Ini Bisa Jadi Itu Gejala Infeksi Virus Corona

• Harga BBM di Malaysia Turun Hingga Setara Rp 4500 per Liter, Indonesia Kapan?

• Balita di Sukabumi Tewas Gara-gara Disinfektan untuk Mencegah Corona

• Rudi Badil: Lagu Asli saat Itu Bukan Berjudul Ibu Kita Kartini,

"Sekretariat DPRD melakukan pergeseran Rp20 miliar, itu untuk sampai akhir Mei perhitungannya. Misalnya diperpanjang, anggaran DPRD bisa berkurang lagi," imbuh politikus PDIP itu.

Rencananya, anggota DPRD Jateng juga akan membagikan sembako bantuan sosial kepada masyarakat menjelang Lebaran.

Ia menambahkan, Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, telah menginstruksikan kadernya se-Jateng untuk turun ke masyarakat dan memberikan bantuan sosial.

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah juga menggelar rapid test Covid-19 bagi keluarga besar kader dan simpatisan partai. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BREAKING NEWS: Pemerintah Larang Mudik",