Resmi! Jokowi Larang Masyarakat Mudik, Warga Jateng di Luar Daerah Dapat Bantuan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Resmi! akhirnya pemerintah menetapkan pelarangan kepada seluruh warga negara untuk mudik di tengah pandemi virus corona.

Upaya itu dilakukan mendekati Ramadan dan Idul Fitri dan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

• Permintaan Wali Kota Semarang Terhadap Bupati Kendal, Semarang, dan Demak Sebelum Lakukan PSBB

• Tarif Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Wajar, Pelatihan Ojol Rp 1 Juta, Hipmi: di Google Gratis

• Komisaris Baru Pelindo I Pilihan Erick Thohir, Dari Perwira Tinggi Hingga Kader Partai

• Jadi Korban Peluru Nyasar, Wanita Ini Selamat Berkat Implan Payudara

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN.

Namun Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar," kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak mudik sehingga penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.

Diketahui, hingga Senin (20/4/2020) kemarin, ada 6.760 kasus positif Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 590 orang meninggal dunia dan 747 lainnya dinyatakan sembuh.

Tidak Mudik Dapat Bantuan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengimbau warga Jawa Tengah yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga bakal memberikan bantuan sosial kepada warganya yang berada di Jabodetabek dan tidak mudik di tengah pandemi virus corona ini.

Karena itu, guna pendataan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, meminta warga Jateng di Jabodetabek untuk segera melapor ke masing-masing Ketua RW tempat mereka berdomisili.

Hal ini ini disampaikan Ganjar melalui video yang diunggah di akun instagram resmi @ganjar_pranowo.

"Khusus bagi warga Jateng yang tinggal di DKI Jakarta jika termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, usahanya bangkrut, ekonominya susah hingga mohon maaf tidak bisa makan silakan melapor dan mengisi formulir pendaftaran di Ketua RW di mana Bapak/Ibu tinggal sekarang," kata Ganjar seperti yang dikutip dalam videonya, Minggu (19/4/2020).

Ganjar mengatakan jika mengalami kesulitan, warga Jateng dapat menghubungi hotline khusus Badan Penghubung Jawa Tengah yang berada di DKI Jakarta di nomor 081295880747 paling lambat sampai 23 April 2020.

"Sekali lagi, batas akhir pendaftaran hingga 23 April 2020."

"Ini adalah ikhtiar kita agar panjenengan mendapatkan hak perlindungan dan bantuan dari pemerintah," jelas Ganjar.

Ganjar berharap warga Jateng di Jabodetabek senantiasa sehat, dan mampu melalui masa pagebluk corona ini tanpa kurang suatu apa pun.

DPRD Jateng Setujui Anggaran Penanganan Corona Rp2,2 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkomuninasi dengan DPRD Jateng terkait anggaran penanganan virus corona (Covid-19).

Hitungan awal dari hasil realokasi dan pergeseran anggaran, yakni sekitar Rp2,2 triliun.

Besaran anggaran itu untuk upaya pencegahan, perawatan, hingga pemulihan dampak pandemi corona.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, menuturkan angka tersebut bisa saja bertambah hasil pergeseran pos anggaran lain.

"Anggaran sebesar itu digunakan untuk kesehatan sekaligus dampak sosial ekonomi bagi masyarakat," kata Bambang, Senin (20/4/2020).

Rincian anggaran itu, kata dia, paling banyak untuk jaring pengaman sosial yang mencapai Rp1,3 triliun.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 yakni Rp425 miliar.

Sementara, untuk pos anggaran yang lain yakni ada jaring pengaman ekonomi sekitar Rp153 miliar.

Kemudian pos anggaran untuk bantuan keuangan pembangunan desa, pengendalian pekerja migran ke Jateng, dan sebagainya.

Pria yang akrab disapa Krebo itu juga meminta agar pemprov menyediakan data penerima manfaat agar jelas mana yang dikover pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

Krebo yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jateng menambahkan pemerintah provinsi juga telah menjabarkan anggaran yang mereka punya hasil realokasi dan pergeseran APBD.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, anggaran penanganan corona total ada sekitar Rp1,8 triliun.

"Seluruh Jateng ada segitu, jika digabungkan dengan anggaran provinsi, seluruh Jateng ada sekitar Rp4 triliun.

Namun, angka itu cuma bisa dipastikan hingga hari ini, kemungkinan bisa bertambah lagi," jelasnya.

Untuk anggaran DPRD Jateng yang berhasil dialokasikan sebesar Rp20 miliar. Jumlah itu juga bisa bertambah mengingat masih ada pos anggaran yang belum dilakukan pergeseran.

• Waspada! Jika Kakimu Muncul Tanda Seperti Ini Bisa Jadi Itu Gejala Infeksi Virus Corona

• Harga BBM di Malaysia Turun Hingga Setara Rp 4500 per Liter, Indonesia Kapan?

• Balita di Sukabumi Tewas Gara-gara Disinfektan untuk Mencegah Corona

• Rudi Badil: Lagu Asli saat Itu Bukan Berjudul Ibu Kita Kartini,

"Sekretariat DPRD melakukan pergeseran Rp20 miliar, itu untuk sampai akhir Mei perhitungannya. Misalnya diperpanjang, anggaran DPRD bisa berkurang lagi," imbuh politikus PDIP itu.

Rencananya, anggota DPRD Jateng juga akan membagikan sembako bantuan sosial kepada masyarakat menjelang Lebaran.

Ia menambahkan, Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, telah menginstruksikan kadernya se-Jateng untuk turun ke masyarakat dan memberikan bantuan sosial.

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah juga menggelar rapid test Covid-19 bagi keluarga besar kader dan simpatisan partai. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BREAKING NEWS: Pemerintah Larang Mudik",