Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Setujui PSBB Kota Semarang, Kendal dan Demak Diminta Menyesuaikan

TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan menerima usulan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Semarang.

Usulan yang dimaksud yakni PSBB di Kota Semarang bisa dilakukan asalkan kota satelit seperti Kendal dan Demak harus menyesuaikan.

"Ada usul yang sangat bagus dari pak wali kota tadi."

"Usulnya, agar berbicara dengan daerah sekitar, utamanya seperti Demak dan Kendal."

"Kalau Semarang PSBB, daerah itu juga. Enggak semua area, minimal beberapa kecamatan," kata Ganjar dalam keterangan pers, Selasa (21/4/2020).

• Warga Minta Dispensasi Nikah Masih Tinggi di Semarang, Didominasi Karena MBA

• Satu Keluarga Berlumuran Darah Merayap di Tengah Malam, Korban Pembacokan Brutal, Balita Selamat

• Bulog Terus Serap Gabah Petani Banyumas, Saat Ini Sudah Capai 158 Ton

• Hari Kartini, PKK Kabupaten Banyumas Bagi Sembako, Erna Husein: Khususnya Warga Berstatus ODP

Kota Semarang merupakan wilayah episentrum penyebaran virus corona.

Artinya, jika daerah tersebut memberlakukan PSBB, sudah semestinya daerah sekitar menyesuaikan.

Menurutnya, saat ini Pemkot Semarang masih melakukan perhitungan apa saja yang perlu disiapkan untuk penerapan PSBB.

Perhitungan itu terkait kesiapan Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan bantuan sosial masyarakat, transportasi, dan lain-lain.

Penerapan PSBB, kata dia, bukan satu-satunya jalan yang bisa diambil dalam mengatur masyarakat untuk melakukan pencegagan penyebaran Covid-19.

Asalkan, masyarakat patuh dalam mengikuti arahan pemerintah dalam melakukan physical distancing sebagai upaya pencegahan penularan.

"Saya sudah warning berkali-kali agar masyarakat mematuhinya."

"Karena, kalau PSBB, masyarakat akan mengalami situasi tidak nyaman, maka ayo tolong cegah bareng-bareng," ujarnya.

Ganjar menambahkan PSBB bisa diterapkan jika suatu daerah mengalami tren atau peningkatan kasus positif virus corona tinggi.

Di Kota Semarang saat ini jumlah kasus positif virus corona telah mencapai angka 128, atau sekitar 36,4 persen dari total kasus di Jateng.

"Sebisa mungkin PSBB itu ditahan. Tapi, bagi daerah yang peningkatan signifikan ya PSBB harus disiapkan," ucap gubernur.

Dibanding PSBB, Ganjar mengaku sebenarnya lebih setuju dengan cara desa dalam menangani persebaran virus corona.

Ia mencontohkan ada satu kampung di Semarang yang melakukan isolasi secara mandiri, dengan melakukan pembatasan warganya untuk berkeliaran.

"Saat hari pertama dan kedua banyak yang protes. Hari ketiga sistem pasar untuk memenuhi kebutuhan warganya datang."

"Konsep inilah yang harus diterapkan. Desa itu mengajarkan kita untuk gotong royong, gugur gunung, kerik deso, dan lumbung pangan."

"Kalau konsep ini diterapkan, PSBB bisa dihindari," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan meski menjadi Kota yang paling banyak memiliki pasien positif corona di wilayah Jawa Tengah, namun Kota Semarang belum menerapkan PSBB.

Ternyata ada permintaan tersendiri yang dimiliki Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terhadap para Bupati di sekeliling Kota Semarang sebelum menerapkan PSBB.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta, seandainya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) diberlakukan di Kota Semarang, hal yang sama juga diterapkan di daerah sekitar Semarang.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pemberlakuan PSBB Kota Semarang juga harus disertai daerah berbatasan langsung atau hinterland, seperti Kabupaten Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.

"Kalaupun Kota Semarang harus PSBB, saya akan minta kepada Pak Gubernur untuk daerah hinterland sekitar Kota Semarang juga bisa diberlakukan PSBB supaya lebih efektif," kata Hendi sapaan akrabnya, Senin (20/4/2020).

Hendi khawatir jika fokusnya hanya di Kota Semarang, bisa berdampak sangat luar biasa kepada daerah sekitar jika tidak dipikirkan.

"Ribuan masyarakat yang setiap hari masuk dari Kendal ke Mangkang, dari Demak masuk ke Plamongan dan Kaligawe karena ada kawasan industri, itu harus dipikirkan," katanya.

Hendi mencontohkan kalau misalnya Kota Semarang sudah menerapkan PSBB, lantas angka kasus Covid-19 mengalami penurunan tapi daerah sekitarnya tidak dilakukan PSBB, pasti ketika dibuka kembali kemungkinan besar akan terjangkit lagi.

"Saya bukannya tidak mau PSBB, tapi bagaimana warga disiplin tetap di dalam rumah."

"Kalau masih ada celah, apa kemudian yang terjadi di kota ini?"

"Sehingga saya enggak mau emosional dalam menentukan hal ini, saya ingin semuanya ikut terlibat dari mulai Forkopimda, dokter, para tokoh masyarakat hingga pengusaha," ujarnya.

Hendi mengaku dirinya akan dipanggil oleh Ganjar untuk menjelaskan terkait persiapan PSBB pada hari Selasa atau Rabu besok untuk menegaskan pandangannya.

"Saya tinggal menunggu petunjuk dari Pak Gubernur saja kalau memang harus PSBB kita siap tapi kalau ada hal-hal di dalam pertemuan besok yang meminta kita harus berdisplin mengawasi masyarakat kita juga siap," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Semarang masih dikaji untuk mempertimbangkan dampak yang akan muncul setelah diberlakukannya penerapan tersebut.

Hitungan tersebut berupa dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat, termasuk sistem logistik, sistem transportasi hingga sistem keuangan.

• Masjid Agung Darussalam Purbalingga Tetap Gelar Salat Tarawih Berjamaah, Takmir: Tidak untuk Umum

• Kejari Terima Denda Terpidana Korupsi JLS Salatiga, Istri Saryono: Suami Saya Sudah Sakit-sakitan

• Masjid Agung Darussalam Purbalingga Tetap Gelar Salat Tarawih Berjamaah

• Pergi Memancing, Ayah dan Anak di Banjarnegara Hilang Terbawa Arus Sungai Merawu

Tak ingin terburu-buru, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengaku perlu kecermatan dalam menghitung segala kemungkinan yang terjadi jika PSBB diterapkan di wilayahnya.

Menurutnya, perhitungan PSBB tersebut harus dipersiapkan secara matang agar dapat meminimalisir dampak terhadap warganya.

"Masih perlu dihitung cermat supaya meminimalkan dampak terhadap warga terkait penerapan tersebut."

"Sedang kita diskusikan dengan internal."

"Sedang kita kaji, semoga dalam waktu dekat akan selesai,” ujar Hendi saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

(mam)