Biaya Perawatan Pasien Virus Corona Ditanggung Pemerintah

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238 Tahun 2020.

Dimana isinya tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

"Jadi peraturan ini berlaku surut. Artinya sudah dirawat beberapa bulan lalu bisa diklaim."

"Tidak masalah sudah kerja sama atau belum dengan BPJS ataupun warga yang punya kartu BPJS ataupun yang belum," terangnya.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kendal, Hafid Nugroho mengatakan, pihaknya ditunjuk sebagai verifikator klaim masyarakat yang dirawat atas indikasi terkena virus corona.

Hal itu berlaku bagi warga yang berstatus positif maupun PDP.

"Jadi kami (BPJS) sebagai verifikatornya. Masyarakat, baik yang sudah punya kartu JKN KIS maupun yang belum punya, bisa klaimkan biaya lewat kami."

"Dananya dari pemerintah yang dialokasikan khusus penanganan Covid-19, bukan dana dari JKN yang dikelola BPJS," terangnya.

Adapun secara teknis lebih lanjut, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih rinci dari pusat terkait sistem pelaksanaannya.

Ia juga belum bisa memastikan besaran dana yang dialokasikan terkait pengajuan klaim masyarakat maupun lama masa klaim hingga dana tersebut bisa dicairkan.

"Kami sudah terima 3 peraturan dari Kemenkes, Kemenkeu, dan Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI."

"Tinggal nunggu instruksi lanjut. Yang jelas adanya wabah virus ini pembiayaan pasien ditanggung pemerintah," jelasnya. (Saiful Ma'sum)

• Nuria Kurniasih Meninggal, Perawat RSUP Kariadi Semarang, PPNI: Saat Jalankan Tugas Kemanusiaan

• Perawat Ditampar Satpam di Semarang, Budi: Saat itu Bingung, Anak Saya Sedang Sakit

• Lockdown Dusun Bawahan Dibuka, Pemdes Gunungwuled Purbalingga: Warga Kini Boleh Keluar Rumah

• Pemkab Banjarnegara Siapkan Lahan 1 Hektare, Makamkan Jenazah Pasien Virus Corona