Berita Nasional

Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Imbauan, Presiden Diminta Buat Kebijakan Tegas Terkait Corona

Beberapa kebijakan presiden republik Indonesia Joko Widodo dianggap kurang tegas dalam menghadapi wabah virus corona.

Editor: Rival Almanaf
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Presiden Joko Widodo merapihkan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Beberapa kebijakan presiden republik Indonesia Joko Widodo dianggap kurang tegas dalam menghadapi wabah virus corona.

Oleh karena itu DPR RI meminta Presiden membuat keputusan yang berani, cepat, tegas, dan jelas dalam penanganan wabah corona virus disease 2019 ( Covid-19) di Indonesia.

“Schedule-nya harus jelas, sehingga ada waktu selesainya kapan."

Dampak Virus Corona, Konsumsi BBM di Jateng Berkurang 2 Ribu Kilo Liter per Hari

Simak Ciri dan Waktu Orang Tanpa Gejala Corona Bisa Menularkan Virusnya

Tak Perlu Tatap Muka, Urus Izin Usaha di Jateng Bisa lewat Online

Puskesmas Mandiraja 1 Banjarnegara Buka Donasi Masker untuk Petugas dan Pasien

"Perjelas juga apa yang akan, sedang, dan sudah dilakukan,” ujar Wakil Kelua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Ia melanjutkan, keputusan itu juga harus jelas dikeluarkan oleh siapa dan jangan sampai semua institusi mengeluarkan aturan yang membingungkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Sebaiknya terkait hal itu, cukup dengan peraturan presiden (Perpres) saja."

"Yang penting lengkap dan mudah dibaca, serta dilaksanakan oleh aparat dan masyarakat indonesia,” sambung Achmad.

Dalam Perpres itu, lanjut dia, juga harus ada sanksi, sehingga ada payung hukum dan panduan bagi penegak hukum.

“Di dalam Perpres, juga harus ada solusi dan kompensasi bagi masyarakat. Semua itu demi bangsa dan negara,” ujar Achmad.

Tidak lupa, ia menyarankan agar Perpres turut mengajak semua institusi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat terlibat dalam bela negara melawan Covid-19.

Meski demikian, menurut Achmad, institusi kementerian, lembaga negara, dan gugus tugas sebaiknya membuat peraturan yang bersifat ke dalam.

Hal itu agar tidak menyebabkan kebingungan tentang aturan mana yang harus dijadikan panduan masyarakat.

“Presiden jangan gusar. Kami siap membantu melawan musuh bangsa dan negara tercinta ini."

"Semoga musibah dan penyakit masyarakat cepat berlalu dengan langkah-langkah yang terencana, terstruktur, sistematis dan masif,” imbuh Wakil Ketua BURT DPR RI itu.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved