Pemkab Purbalingga Siapkan Anggaran JPS Terdampak Virus Corona, Termasuk Mekanismenya

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak wabah virus corona.  

Selain itu pemerintah juga memetakan siapa saja yang akan menerimanya. 

"Gubernur Jawa Tengah sudah memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan JPS itu," jelas Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (31/3/2020).

Bupati yang kerab disapa Tiwi menuturkan, Pemkab Purbalingga juga sedang membahas anggaran yang sekiranya bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.

• Ini Tiga Fenomena Langit Sepanjang April, Jangan Sampai Kelewatan Menyaksikannya

• BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem Musim Pancaroba di Jateng, Berpotensi Muncul Hujan Es

• Kalau Tak Bisa Ditunda Apalagi Ngebet Nikah, Kemenag Buka Pendaftaran Secara Online, Begini Caranya

• Sekda Purbalingga Protes, Minta Pemprov Jateng Proposional Bagikan Rapid Test Virus Corona

"Berapa besaran anggaran yang dibutuhkan, masih kami hitung."

"Karena harus mengurangi atau bahkan membatalkan kegiatan proyek yang lain,” ujarnya.  

Tiwi mengatakan, pengalihan anggaran telah difokuskan untuk penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit daerah.

Termasuk juga di Puskesmas, serta pembuatan ruang isolasi darurat. 

"Untuk dua bulan saja, anggarannya sudah mencapai Rp 12 miliar."

"Anggaran ini untuk pembelian alat pelindung diri (APD), pembuatan ruang isolasi darurat."

"Dukungan untuk tim medis, dan anggaran mendesak lainnya berkait penanganan virus corona," jelasnya. 

Menurut Tiwi, pemberian JPS diprioritaskan untuk pasien atau keluarga pasien yang menjadi kepala keluarga, dan pasien dalam pengawasan (PDP). 

JPS yang diberikan hanya sebatas bantuan meringankan.

"Karena anggaran yang terbatas, JPS ini sifatnya lebih ke bantuan untuk meringankan keluarga pasien."

"Hal ini juga seperti dilakukan kabupaten lain seperti Kota Semarang dan Magelang,” kata Bupati Purbalingga.

Namun, kata Tiwi, bagi warga yang telah menerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), tentunya juga menjadi pertimbangan. 

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan.

• Laporkan OJK, Bila Debt Collector Meneror Anda

• Innalillahi, Pemuda Meninggal di RSUD Cilacap, Diskominfo: Berstatus PDP Sejak 21 Maret

• Pasien Positif Corona Meninggal di Purwokerto Sempat Membaik, Rekan Saat Outbound Sembuh di Solo

• Cerita Betty Tan di Purwokerto, Galeri Gaun Pengantin Disulap Jadi Tempat Produksi APD Tenaga Medis

“Anggaran yang terbatas, tentunya Pemkab Purbalingga harus didukung oleh pemerintahan desa."

"Apalagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah mengintruksikan untuk menggunakan dana desa."

"Dana itu guna diarahkan untuk penanganan Covid di tingkat desa," jelasnya.

Adanya kebijakan tersebut, pihaknya akan membahas lanjut skema bantuan yang harus dibiayai pemerintah kabupaten maupun desa. 

Pemkab juga membuka kesempatan bagi organisasi maupun komunitas yang akan menyalurkan bantuan. 

"Jika ada dukungan dari organisasi sosial lainnya atau komunitas masyarakat yang peduli."

"Tentunya bisa akan meringankan beban semua pihak. Ini saatnya semua pihak bergotong royong untuk saling menolong,” ujar Tiwi.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Purbalingga juga akan memotong anggaran operasional pada APBD 2020 untuk membantu penanganan Covid-19.

Selain itu adanya pandemi tersebut DPRD akan menunda semua kegiatan yang belum dilaksanakan pada Maret dan April 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan menuturkan, anggaran operasional yang dimaksud semisal kunjungan kerja dan panitia khusus (Pansus). 

Pemotongan anggaran tersebut akan digunakan untuk membantu Pemkab menyediakan APD bagi tenaga medis. 

"Nah tentunya apa yang kami bisa kontribusikan dengan cara memotong anggaran untuk dipakai penanganan virus corona," tuturnya.

Ia meminta agar seluruh anggota DPRD melaksanakan kegiatan di masing-masing daerah pemilihannya (Dapil) dengan melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. 

Namun kegiatan yang diselenggarakan tidak bersifat pengumpulan massa. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

• Lagi, 14 Jadwal Kereta Api Dibatalkan, PT KAI Daop V Purwokerto: Total Jadi 54 Perjalanan

• Jam Malam Diberlakukan Hari Ini, Kapolresta Banyumas: Mulai Pukul 22.00 Hingga Subuh

• Saya Legowo Demi Keselamatan Orang Banyak, Hajatan Penikahan Berhenti Seketika di Kesugihan Cilacap

• Khasiat Kayu Bajakah Kalimantan dan Ciu Wlahar, Bahan Membuat Hand Sanitizer Cegah Virus Corona