Berita Ekonomi dan Bisnis

Laporkan OJK, Bila Debt Collector Meneror Anda

Sementara bagi para debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah Covid-19, diharapkan untuk menghubungi kantor leasing untuk mencari kesepakatan.

Editor: deni setiawan
DOKUMENTASI TRIBUN JOGJA
ILUSTRASI - Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Apabila ada debt collector atau dari pihak leasing masih berseliweran untuk meneror debitur, diminta untuk segera lapor kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).

OJK telah memberikan keringanan kepada para debitur yang tengah terdampak wabah virus corona atau Covid-19.

Kebijakan ini berlaku bagi semua perbankan maupun perusahaan leasing.

Lagi, 14 Jadwal Kereta Api Dibatalkan, PT KAI Daop V Purwokerto: Total Jadi 54 Perjalanan

Sama-sama Mengusung Desain Layar Invinity V, Cuma Ini Bedanya Samsung Galaxy A01 dan A01s

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Satu PDP Asal Cilacap Meninggal, ODP Virus Corona Jadi 683 Orang

Jam Malam Juga Diterapkan di Kota Pekalongan, Berlaku Mulai 1 April Pukul 21.00

Meski begitu, tidak semua debitur mendapatkan keringanan cicilan dari OJK.

Karena kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pengusaha UMKM dengan nilai utang di bawah Rp 10 miliar.

Langkah selanjutnya, OJK untuk sementara melarang penarikan kendaraan oleh debt collector.

Sementara bagi para debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah Covid-19, diharapkan untuk menghubungi kantor leasing untuk mencari kesepakatan.

OJK mengatakan, prosedur pengajuan pelonggaran cicilan utang ini bisa dilakukan lewat online.

Tidak perlu mendatangi kantor-kantor bank atau leasing.

Imbauan tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan  physical distancing dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus corona.

Sementara bagi debitur yang tidak termasuk kategori UMKM dengan nilai pinjaman di atas Rp 10 miliar, bank atau leasing memiliki kebijakan keringanan kredit.

Sehingga debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tidak perlu hadir atau tatap muka.

Dikutip dari Sonora.id, Selasa (31/3/2020), dalam keterangan resminya, OJK menyatakan sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum.

Itu dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved