Polemik Pembebastugasan Dosen Unnes

Soal Pembebastugasan Sucipto Hadi, Akademisi Unair Koordinator KKAI: Rektor Unnes Berlebihan

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KKAI) menilai sanksi pembebastugasan mantan kepala humas Unnes sucipto hadi purnomo berlebihan

Istimewa Via Tribun Jateng
Beberapa meme dukungan terhadap dosen Unnes yang dibebastugaskan sementara oleh Rektor Unnes, Jumat (14/2/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KKAI) turut angkat bicara terkait sanksi pembebastugasan mantan kepala humas Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo, dari dosen.

KKAI berpandangan, apa yang dilakukan oleh Rektor Unnes, Prof Dr Fathur Rokhman, terlalu berlebihan.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator KKAI, Dr Herlambang P Wiratraman.

"Rektor (Unnes) terkesan terlalu berlebihan dalam menanggapi ekspresi seseorang, apalagi dari ‘kalimat tanyanya’ membuat pembaca bertanya.

Wawancara Khusus dengan Sucipto Hadi, Dosen Unnes yang Dibebastugaskan oleh Rektor

Video Prosesi Kirab Empat Pusaka Banyumas

Raisa Rilis Single Terbaru, Berikut 5 Fakta Lagu Berjudul Teristimewa

Hotman Paris Mesra-mesraan, Program Hotman Paris Show dapat Teguran KPI

Bagi saya itu ekspresi kritik reflektif atas situasi tertentu berbasis persepsi penulis," ungkap akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, kepada Tribunjateng.com, Sabtu (15/02/2020).

Menurut Herlambang, dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan masak-masak.

Pertama, apakah ada proses internal universitas, menanyakan/mengklarifikasi atau bahkan menyidangkan yang bersangkutan dalam sidang etik?

Proses/mekanisme itu diperlukan untuk memahami lebih dalam maksud dan tujuannya.

Taklukan Dua Ekor Buaya Sekaligus Pria di Mamuju Viral di Facebook

Kedua, langkah hukum pembebastugasan mengganggu aktivitas akademik, sehingga jelas melanggar kebebasan akademik.

Khususnya setiap individu dosen untuk mengekspresikan kritiknya, yang sebenarnya dijamin konstitusi, yakni UU 39/1999 tentang HAM dan UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Ketiga, ini cerminan pembatasan hak dan kebebasan tanpa standar hukum yang baik.

Apakah dalam pembebastugasan telah menggunakan standar hukum HAM internasional, khususnya pembatasan dalam pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Prinsip Siracusa?

"Hemat saya, jauh dari perspektif itu," tutur dosen yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Universitas Airlangga itu.

Effendi Gazali Tantang Susi Pudjiastuti Diskusi Terbuka Soal Lobster, Begini Tanggapan Eks Menteri

Sebelumnya diberitakan mantan Kepala Humas Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr Sucipto Hadi Purnomo dibebaskan sementara dari tugasnya sebagai dosen.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved