Sudah Sebulan Lebih Buron, Harun Masiku Tak Kunjung Tertangkap, ICW: Pimpinan KPK Patut Disalahkan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Hingga kini, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudah lebih dari sebulan keberadaan tersangka kasus suap yang juga menjerat eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, belum terendus komisi antirasuah.

Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, sebelumnya mengatakan telah meminta bantuan Polri dalam upaya perburuan Harus Masiku. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantas disalahkan setelah sebulan lebih komisi antirsauah itu tak kunjung berhasil menangkap Harun Masiku.

• Polisi Ringkus Pelaku Pencabulan yang Rekam Aksinya dan Sebar Video di Medsos

• Soal Rencana Kenaikan Gas Elpiji dan Listrik, Pemerintah: Belum Tahun Ini

• Siswi SMP di Purworejo Korban Bullying Berkebutuhan Khusus, Ganjar: Kita Sedang Merayu Orangtuanya

• Target Investasi 2019 Lebihi Target, DPMPTSP Purbalingga Harap Investor Lirik Area Sekitar Bandara

"Terkait Harun Masiku tak kunjung ditemukan, jadi kesalahan itu pantas kita sematkan kepada lima orang pimpinan KPK," kata Kurnia saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Kurnia menilai, UU 19/2019 tentang KPK telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu semakin diperparah dengan buruknya pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri Cs.

• Siswi SMP di Purworejo Korban Bullying Berkebutuhan Khusus, Ganjar: Kita Sedang Merayu Orangtuanya

Setidaknya, terdapat tiga problematika yang dihadapi KPK saat ini. Problem itu yakni pemilihan pimpinan yang bermasalah, kemudian buruknya figur para pimpinan KPK, dan kinerja yang kacau.

Ketiga permasalahan itu, menurut Kurnia, nampak nyata ketika KPK mengendur saat para penyidiknya mendapat perlawanan saat akan menyegel Kantor DPP PDIP.

"Soal kejadian penyegelan DPP PDIP didebat sedikit saja oleh PDIP mereka langsung mundur. Padahal selama ini penyelegelan adalah tindakan yang biasa, normal, dan tidak pernah ada resistensi dari pihak manapun," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDIP terkait operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

• Bek Muda Dewangga Santosa Tinggalkan PSIS Semarang, Segera Gabung TC Timnas Senior

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap. Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDIP.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepada atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Roy Suryo Turut Mengkritik 

Mantan Menteri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Roy Suryo mengkritik kinerja kepolisian yang sampai hari ini belum bisa menangkap tersangka dan buron KPK, Harun Masiku sejak sebulan yang lalu.

Menurut Roy, kemampuan anggota kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia sangat memungkinkan penangkapan pada mantan caleg PDIP itu.

• Tiga Siswa SMP di Purworejo Jadi Tersangka, Kepsek: Saya Harap Diselesaikan secara Kekeluargaan

"Ada 470 ribu anggota Polri di 34 Polda & 504 Polres, mosok sudah sebulan Caleg PDIP Harun Masiku ini tidak ketemu?

Apalagi Ironis melihat anggaran Polri sudah diatas 104,7 Triliun tetapi mencari seorang Buronan KPK saja tidak ketemu-ketemu," kata Roy saat dihubungi Tribun, Senin (10/2/2020).

Saat ini, ia mengatakan, Polri telah didukung pula dengan teknologi yang sanggat canggih.

"Come on, ini Polri sudah sangat canggih. Dalam hitungan menit saja teroris bisa ditangkap semua, alat lelacak juga sudah sangat canggih, tinggal niatnya saja bagaimana?," ujarnya lagi.

Pakar Telematika itu membeberkan, ada tips sederhana mencari keberadaan tersangka Harun Masiku.

Ia mengatakan, di era serba teknologi ini keberadaan seseorang dapat terlacak mudah.

• Bermula dari Aksi Palak hingga Laporan ke Guru, Begini Kronologi Perisakan Siswi SMP di Purworejo

"DIi era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui," kata dia.

Dirinya mengatakan, pencarian bisa dimulai dari melacak CDRi HP yang bersangkutan, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya, dia berserta keluarganya.

"Begitu saja kok Repot. Kecuali satu: Semua Sandiwara," ujar Roy.

Dirjen Imigrasi Jadi Korban

Kesimpangsiuran keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, menelan 'tumbal'.

Buntut kesimpangsiuran informasi keberadaan Harun Masiku, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sorotan publik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyalahkan sistem di Imigrasi, sebagai biang kesimpangsiuran tersebut.

Pada ujungnya, Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

• 2020 Porsi Ikan Lele Disantap Bersama, Bupati Banyumas Galakkan Budaya Makan Ikan dan Minum Susu

Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), yakni Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti.

Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Yasonna sebelumnya meminta dibentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut nantinya diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

• Kisah Driver Ojol Yogyakarta Kirimkan Makanan untuk Ibu Hamil di Jakarta yang Ngidam Bakpia

Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.

Yasonna mengatakan, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik.

"Artinya difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," lanjut Yasonna.

Yasonna sebelumnya menjelaskan, sistem manajemen informasi keimigrasian terus diperbarui dalam beberapa tahun terakhir.

Ia pun menjelaskan, sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum diperbarui, berbeda dari Terminal 3 yang sudah diperbarui sistemnya.

• Kisah Bule Belanda Jualan Kebab di Cilacap, Ini Jawabnya Ditanya Kenapa Pilih Tinggal di Indonesia

• Hilang Kontak, Helikopter MI-17 Akhirnya Ditemukan, Ayah Serda Dita Ilham Tak Kuasa Menahan Sedih

• Viral Tikus Hilir Mudik di Freezer Makanan Supertore di Lampung, Ini Kata Kepala Supermarket

Dengan demikian, kedatangan Harun Masiku di Terminal 2F itu tidak langsung masuk ke server.

Setelah mengetahui ada kesalahan, pihaknya kemudian mengonfirmasikan kepada Dirjen Imigrasi untuk mengecek server informasi Terminal 2F yang mengalami keterlambatan.

"Kalau di Terminal 3 kan sudah (ada pembaruan), maka delay-nya itu yang apa, yang membuat Dirjen mengatakan, 'Oh belum ada, Pak (Harun Masiku)'. Datanya itu tidak masuk di server," ungkap Yasonna. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Harun Masiku Sebulan Lebih Buron, ICW: Lima Pimpinan KPK Pantas Disalahkan!