Menkum HAM Yasonna Laoly Ada di Balik Tim Hukum PDIP Lawan KPK, Ini Kata Presiden Jokowi

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbaru, partai banteng moncong putih besutan Megawati Soekarnoputri itu, melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.

Bahkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, ada di balik tim kuasa hukum PDIP, yang melaporkan KPK itu.

• 5 Pengakuan Mantan Komisioner KPU Asal banjarnegara Wahyu Setiawan, Ungkap Arti Kata Siap Mainkan

• KPK Batal Segel Kantor DPP PDIP, Pakar Hukum UAI Singgung Obstruction of Justice

• Banggar DPRD Purbalingga Sidak Tiga Mega Proyek. Ini Hasil dan Rekomendasinya

• Ada Kasultanan Keraton Pajang di Solo Raya. Klaim Eksistensinya Diakui Pemeritah

Presiden RI, Joko 'Jokowi' Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna itu. Sebab, Yasonna memang pengurus PDIP.

Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng.

"Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi, saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

• Pasangan Kekasih Ini Buka Audisi Hubungan Intim Bertiga, Gratis, Foto Pendaftar Diseleksi Si Pria

• Ilmuwan Cilik dari Seluruh Indonesia Beradu dalam Air Force Fair 2020 di Purwokerto

Jokowi pun enggan berkomentar lagi soal keterlibatan Yasonna dalam tim hukum DPP PDI-P ini. "Tanyakan ke Pak Yasonna Laoly," kata dia.

Adapun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DPP PDI-P melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

• Kondisi Terkini Fanni Ratu Keraton Agung Sejagat, Kapolda Jateng Sebut Merasa Dapat Wangsit Ini

• Ngaku Jadi Nabi Terakhir, Sholat Zakat Puasa Tak Wajib, Paruru Banyak Pura-puranya saat di Penjara

Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera. Di dalamnya juga ada Menkumham Yasonna Laoly.

Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta, mengatakan ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDIP.

• Ratu Keraton Agung Sejagat Tulis Surat ke Gubernur Jateng Ganjar, Curhat Diminta Ganti Baju Tahanan

• Soal Jalan Rusak di Tungkep, Ini Respon Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi

• Nenek Penjual Sate di Dieng Ini Tunggui Pembeli Makan Meski Sudah Dibayar, Alasannya Bikin Tertegun

• Bantai Satu Keluarga, Tiga dari Empat Jagal Sadis di Banyumas Terancam Hukukman Mati

Kendati demikian, Yasonna menegaskan ia tidak dapat mengintervensi pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan," kata Yasonna seperti dilansir Antara. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi