Breaking News:

Soal Natuna, Guru Besar UI Hikmanto Juwana: Pemerintah Sebaiknya Tempuh Diplomasi Pintu Belakang

Soal pereairan Natuan, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmanto Juwana, menyarankan pemeirntah Indonesia untuk menempuh diplomasi jalur belakang

Editor: yayan isro roziki
SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Polemik soal perairan Natuna menarik perhatian pengamat hubungan internasional (HI), Hikmanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu, pun memberikan sejumlah saran untuk pemerintah Indonesia, guna menyelesaikan polemik di perairan Natuna, dengan China.

Di antara saran dari Hikmanto adalah Indonesia menempuh diplomasi pintu belakang (backdoor diplomacy).

Detik-detik 3 Kapal Perang Indonesia Usir 30 Kapal Ikan China yang Dikawal Coast Guard Keluar Natuna

Kisah Mencekam Bus Malam-malam Terjebak di Jalan Perbatasan Banjarnegara-Kebumen, Penyebab Terungkap

Warga Karangtalun Cilacap Temukan Piton 4 Meter di Kandang Ayam, Pernah di Lemari hingga Boks Bayi

Mengaku Pimpinan Kerajaan Agung Sejagat Purworejo dan Bikin Heboh, Segini Pengikut Totok di Ig

Menurutnya, jalur diplomasi biasa tak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebab, sejak awal kedua negara memang memiliki pegangan yang berbeda.

Karena itu, diplomasi pintu belakang bisa dilakukan oleh tokoh dari kedua belah negara yang sedang bersinggungan: Indonesia dan China.

"Harus ada yang namanya backdoor diplomacy, diplomasi pintu belakang di mana ada tokoh dari Indonesia dengan tokoh dari sana untuk mencairkan masalah ini,” kata Hikmahanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Setelah Dikunjungi Jokowi, Kapal Ikan Asing di Natuna Justru Semakin Banyak

Keluarga Besar Berkumpul di Kediaman Wahyu Setiawan Banjarnegara, Selepas Kabar OTT KPK

Menurutnya, pemerintah Indonesia berpegang pada United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan wilayah itu adalah bagian dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Sementara China berpegang pada Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh sebagai batas teritorialnya.

"Ini seperti saya bilang tidak akan selesai di akhir jaman. Karena kan pemerintah enggak pernah mengakui garis putus-putus, pemerintah China juga enggak mengakui kita,” kata dia.

Ketika Sakit Warga Kebumen Lebih Senang Berobat ke Banjarnegara. Ternyata Ini Sebabnya!

LBH Pers: Selama 2019 Polisi Paling Banyak Lakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis, 33 Oknum Tersangkut

Menurut Hikmahanto, dalam backdoor diplomacy itu Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada pemerintah China terkait potensi semakin tingginya sentimen anti-China di Indonesia menyusul insiden di Laut Natuna.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved