Selasa, 28 April 2026

Opini Mahasiswa

Waspada Adiksi Internet: Saat Aparatur Terperangkap Dunia Maya

Ledakan transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan ibarat pedang bermata dua.

DOKUMENTASI PRIBADI
Sugeng Dwi Harianto, Mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIN SAIZU Purwokerto. 

Dengan kata lain, perilaku adiktif terhadap internet tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara perlahan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus berulang dalam aktivitas sehari-hari.

Akar masalah dari adiksi ini sering kali tersembunyi dalam rutinitas harian yang tampak produktif namun sebenarnya kosong.

Mengacu pada parameter Dr. Young, tingkat kecanduan diukur melalui sejauh mana internet mengintervensi kehidupan nyata, termasuk kesehatan fisik, hubungan sosial, dan performa kerja.

Di lingkungan pemerintahan, akses internet yang tanpa batas sering kali disalahgunakan untuk aktivitas non-pekerjaan seperti media sosial, judi online, hingga belanja daring yang menyita waktu efektif berjam-jam.

Dr. Young menekankan bahwa tanda bahaya muncul ketika seseorang mulai berbohong tentang durasi pemakaian internet atau menggunakan dunia digital sebagai pelarian dari tekanan pekerjaan.

Pola ini menciptakan lingkaran setan, yaitu stres kerja yang memicu pelarian digital, dan pelarian digital mengakibatkan tumpukan pekerjaan yang semakin memicu stres, hingga akhirnya integritas sebagai pelayan publik luntur digantikan oleh ketergantungan layar.

Dampak dari adiksi internet pada pegawai pemerintah tidak hanya berhenti pada penurunan capaian target individu, tetapi meluas pada degradasi kualitas layanan publik secara sistemik.

Secara psikologis, paparan berlebih terhadap konten digital yang tidak relevan dengan pekerjaan dapat menurunkan kemampuan kognitif, fokus, dan empati pegawai saat melayani masyarakat.

Penilaian menggunakan kuesioner IAT menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam kategori "masalah besar" cenderung mengalami gangguan tidur dan kelelahan kronis yang berujung pada emosi tidak stabil di kantor.

Jika tidak segera dimitigasi melalui regulasi penggunaan jaringan yang ketat dan program literasi kesehatan mental, adiksi ini akan menjadi "pandemi diam-diam" yang membebani anggaran negara akibat rendahnya output kerja dibandingkan dengan fasilitas digital yang diberikan.

Sebagai langkah preventif dan kuratif, institusi pemerintahan perlu melakukan audit kesehatan digital secara berkala guna mengidentifikasi pegawai yang menunjukkan gejala adiksi berat sebelum dampaknya meluas.

Pendekatan Dr. Young memberikan peta jalan yang jelas: pengakuan akan masalah adalah langkah pertama menuju pemulihan.

Pemerintah harus menciptakan ekosistem kerja yang mendorong interaksi tatap muka dan membatasi akses ke situs-situs non-produktif pada jam kerja utama tanpa mematikan kreativitas digital.

Edukasi mengenai keseimbangan kehidupan digital (digital well-being) menjadi mendesak agar internet kembali pada fungsi asalnya sebagai akselerator kemajuan, bukan sebagai jerat yang membuat aparatur negara terperosok ke dalam lubang ketidakproduktifan yang dalam.

Kesimpulannya adiksi internet di lingkungan pemerintahan bukan sekadar masalah disiplin kerja biasa, melainkan gangguan psikologis serius yang mengancam struktur pelayanan publik.

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 2/3
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved