Kamis, 23 April 2026

Opini Mahasiswa

Kemodernan Arab: Paradoks Antara Neo-Patriarki dan Absolutisme Kekuasaan

Orang Arab yang dulunya adalah para penggembala yang nomanden, masyarakatnya terbelakang, seketika berubah setelah ditemukan ladang minyak

Editor: Rustam Aji
Tribunnews.com/dok.pribadi
PENULIS - Rohmat Suprapto, mahasiswa S3 Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. 

(1) Kesenjangan Upah yang diterima; studi menunjukkan kesenjangan upah (gender wage gap) yang signifikan di Saudi.

(2) Laki-laki sebagai penanggung jawab finansial mutlak; budaya klan yang kental menekankan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas nafkah.

Sesuai norma, laki-laki merasa malu (pamali) jika istri yang harus memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga.

Mereka lebih memilih tidak menikah daripada dihidupi istri.

Sebaliknya, uang hasil kerja perempuan digunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi, bukan untuk berbagi membantu kebutuhan rumah tangga seperti pendidikan anak atau belanja bulanan. Implikasi struktural; karena tanggung jawab finansial utama tetap ada pada laki-laki, masyarakat memandang wajar jika upah laki-laki lebih besar. Namun ini kondisi ini tentu saja menunjukkan kesetaraan gender masih bersifat semu.  (Qurtuby, 2022)

Baca juga: Tak Perlu ke Pusat Kota Kebumen, Warga Karanggayam Bersyukur Ada Pengobatan Gratis dari Korpri

Mengunci Potensi Perubahan: Netralisasi Kelas Terdidik

Sinergi antara absolutisme dan Neo-Patriarki ini memiliki dampak paling merusak pada kelas menengah terdidik, yang seharusnya menjadi mesin penggerak perubahan demokratis, namun pada kenyataannya terjadi dilemma kelas menengah, yakni lulusan universitas termasuk perempuan yang terdidik, seharusnya menuntut reformasi politik.

Namun, karena negara absoluti mengontrol sebagian besar lapangan kerja yang stabil dan bergaji tinggi, dan karena akses ke pekerjaan tersebut dimediasi oleh koneksi klan (Neo-Patriarki), mereka menghadapi pilihan sulit.

Pada akhirnya mereka justru menjadi agend agen status quo, mereka akhirnya dipaksa untuk kembali ke jaringan loyalitas klan/suku demi mengamankan pekerjaan.

Dengan demikian, Absolutisme secara efektif membeli dan menetralkan potensi kritis kelas ini. Mereka menjadi birokrat yang patuh, bukan reformis.

Jalan Panjang Menuju Warga Negara

Modernitas Arab tetap menjadi stagnasi struktural karena Neo-Patriarki memastikan bahwa individu dididik menjadi subjek yang patuh di rumah (patuh pada ayah/sheikh) yang kemudian dengan mudah menjadi subjek yang loyal kepada negara.

Perubahan sejati, yang dapat mengantarkan Arab Saudi dan wilayah sekitarnya menuju kesetaraan penuh dan akuntabilitas politik, hanya akan terjadi jika masyarakat secara kolektif berani menantang dan meruntuhkan pilar otoritas yang paling tua dan akrab: kontrol sosial dan hierarki di dalam unit keluarga. Hingga saat itu, kemajuan Arab akan terus menjadi Sangkar Emas—indah, modern, tapi terkunci dari dalam.

Penutup

Kemoderenan Arab merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan paradoksal. Modernisasi institusional berkembang pesat, tetapi transformasi sosial dan politik tertahan oleh struktur neo-patriarki.

Negara modern digunakan untuk memperkuat absolutisme, bukan membentuk tata kelola demokratis.

Paradoks ini menunjukkan bahwa modernitas tidak otomatis menghasilkan demokrasi atau masyarakat terbuka.

Modernitas Arab merupakan bentuk modernitas terdistorsi, di mana teknologi dan institusi modern hidup berdampingan dengan nilai dan struktur tradisional yang konservatif.

Untuk memahami masa depan politik Arab, perlu melihat dinamika ini bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai varian modernitas tersendiri dengan logika historis yang khas. (*)

Daftar Pustaka

Anderson, Lisa. “The State in the Middle East and North Africa.” Comparative Politics 20, no. 1 (1987): 1–18.

Bayat, Asef. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, 2010.

Bishara, Azmi. The Arab Question: Context, Challenges, and Choices. Stanford University Press, 2021.

Buckner, Elizabeth. The Politics of Educational Reform in the Arab World, Comparative Education Review 57, no. 2 (2013): 261–283.

Eisenstadt, S.N. Multiple Modernities, Daedalus 129, no. 1 (2000): 1–29.

E. Haghighat, Neopatriarchy, Islam and female labour force participation: A reconsideration", International Journal of Sociology and Social Policy, Volume/Tahun: Vol. 25 No. 10-11 (2005), pp. 84–105

Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990.

Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, 1989.

Heydemann, Steven. Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Brookings Institution, 2007.

Kuran, Timur. The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton University Press, 2011.

Sharabi, Hisham. Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Oxford University Press, 1988.

Sumanto Al Qurtuby, Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond Al-Jami'ah Journal of Islamic StudiesVolume/EdisiVol. 60, No. 1 (2022)

Yoyo, Neo-Patriarchy and the Problem of the Arab Crisis: A Critical Study on Hisham Sharabi's Works, Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume/EdisiVol. 6, No. 2 (2018), hlm. 251–267

 

Penulis adalah Rohmat Suprapto, mahasiswa S3 Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

 

 

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 4/4
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved