Kemodernan Arab: Paradoks Antara Neo-Patriarki dan Absolutisme Kekuasaan

Modernitas sebagai Transformasi Struktural

Anthony Giddens menekankan bahwa modernitas bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi proses transformasi relasi sosial melalui “penjauhan ruang-waktu,” rasionalisasi, dan institusionalisasi perilaku sosial. (Giddens, 1990) Modernitas menuntut perubahan dalam struktur otoritas, cara produksi pengetahuan, serta peran individu dalam masyarakat.

Jurgen Habermas menekankan dimensi penting modernitas: lahirnya ruang publik rasional-kritis yang memungkinkan masyarakat sipil menantang kekuasaan negara. (Habermas, 1989) Namun, tidak semua masyarakat mengalami proses ini secara utuh.

Baca juga: Kisah Alumni UMP Jadi Perawat di Timur Tengah Gaji di Atas Rp 60 Juta

Eisenstadt menyatakan bahwa modernitas memiliki banyak varian. (Eisenstadt, 2000) Dalam konteks Arab, varian modernitas berkembang dengan ciri:

(1) adopsi bentuk-bentuk negara modern;

(2) modernisasi ekonomi dengan peran negara dominan;

(3) modernisasi budaya yang terbatas;

(4) tidak ada break epistemologis dengan nilai-nilai hierarkis tradisional.

Dalam karya monumental Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Sharabi menunjukkan bahwa modernisasi Arab tidak menghapus logika patriarki, tetapi justru memperkuatnya melalui institusi negara modern. (Sharabi, 1988) Neo-patriarki bukan patriarki tradisional, melainkan patriarki yang bekerja dalam institusi modern—birokrasi, pendidikan, militer—yang seharusnya rasional tetapi digunakan secara personalistik dan hierarkis.

Menurut Yoyo mestinya konsep Neo-Patriakhi ini dapat menjadi Solusi kebuntuan dan kemacetan transformasi sosial-politik yang terjadi di dunia Arab, namun sejauh ini kritikan Sharabi belum dapat dengan mudah terialisir. (Yoyo, 2018)

Neo-Patriarki: Tradisi yang Menyamar sebagai Modernitas

Jika pembaca pergi ke Arab di waktu-waktu sekarang ini, hampir semua negara Teluk mengalami apa yang disebut modernisasi teknologis, bukan modernisasi sosial. (Kuran, 2011)⁷

Teknologi informasi dan sistem administrasi berkembang cepat.Infrastruktur modern dibangun massif.

Pendidikan massal meluas. Namun, hal ini tidak disertai perubahan nilai, relasi kekuasaan, atau sistem legitimasi.

Dampaknya: Birokrasi modern berfungsi secara patrimonial.