Kemodernan Arab: Paradoks Antara Neo-Patriarki dan Absolutisme Kekuasaan

Ringkasan Berita:

• Modernitas sering dipahami sebagai sebuah proyek sejarah yang membawa rasionalisasi, diferensiasi institusional, penguatan hak-hak individu, dan tumbuhnya ruang publik.

• Namun, banyak negara Arab sejak abad ke-20 mengalami modernisasi dalam bentuk yang berbeda setelah ditemukan ladang-ladang minyak

• Kondisi ini ini menjadi apa yang digambarkan oleh Sharabi sebagai neo-patriarchy, yakni pola patriarkal tradisional yang beroperasi dalam kerangka institusi modern.

TRIBUNBANYUMAS.COM - Semenjak ladang minyak bumi ditemukan di Iran pertama kali oleh pencari Inggris Bernama William Knox D’Arcy tahun 1901, disusul penemuan ladang minyak di wilayah Irak tahun 1927, dan sembilan tahun berikutnya di Arab Saudi, yang merupakan cadangan minyak terbesar di dunia, Arab Saudi dan seluruh kawasan Negara Teluk berubah wajah.

Semua tidak mengira, minyak bumi mereka berharga bak mas berlian, diburu oleh dunia Barat dan dihargai tinggi.

Seketika itu, Orang Arab yang dulunya adalah para penggembala yang nomanden, masyarakat yang tak mengenal pendidian seketika berubah, jalan-jalan diperbagus, bangunan-bangun berdiri megah, pasar tradisional diganti dengan mall-mall, wanita-wanita mulai berani berdandan dan mereka mulai berbondong-bondong untuk mengirim anak-anak mereka sekolah sampai Perguruan Tinggi. Inilah awal modernisasi Arab mulai bergemuruh. (Anshari, 2015)

Hanya saja, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa, modernisasi yang muncul di dunia Arab adalah paradoks yang berbeda dengan modernitas yang ada di Eropa.

Di banyak negara Arab, modernisasi institusional tidak diikuti perubahan relasi sosial dan politik secara mendasar.

Fenomena ini menghasilkan konfigurasi neo-patriarki—sebagaimana dirumuskan Hisham Sharabi—yang hidup berdampingan dengan absolutisme negara modern. (Sharabi, 1988)

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana relasi dialektis antara modernitas teknologis, neo-patriarki, dan absolutisme politik, serta untuk mengurai apa yang terjadi di dunia Arab bahwa modernisasi yang saat ini terus berlangsung, justru memperkuat struktur kekuasaan hierarkis.

Melalui kajian teoritis dan telaah literatur, tulisan ini menyoroti bagaimana modernitas di dunia Arab merupakan modernitas yang terdistorsi (distorted modernity) karena tidak terjadi transformasi epistemologis dan struktural dalam masyarakat.

Baca juga: 600 Mahasiswa UMP Purwokerto dan UIN Saizu Ikuti Kuliah Umum Asuransi Syariah

Fenomena Neo-Patriachy

Modernitas sering dipahami sebagai sebuah proyek sejarah yang membawa rasionalisasi, diferensiasi institusional, penguatan hak-hak individu, dan tumbuhnya ruang publik.

Namun, banyak negara Arab sejak abad ke-20 mengalami modernisasi dalam bentuk yang berbeda: pendidikan diperluas, negara membangun birokrasi modern, teknologi berkembang cepat, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, fasilitas transportasi diperbagus, namun sjustru pada struktur kekuasaan tetap patrimonial dan bahkan tetap otoritarian.

Fenomena ini, dikenal sebagai authoritarian resilience, menantang asumsi sosiologis klasik yang menyatakan bahwa modernisasi ekonomi dan sosial secara otomatis akan memicu liberalisasi politik.

Kondisi ini ini menjadi apa yang digambarkan oleh Sharabi sebagai neo-patriarchy, yakni pola patriarkal tradisional yang beroperasi dalam kerangka institusi modern. (Sharabi, 1988)

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa modernitas tidak bersifat linear maupun universal. Sejalan dengan argumen Eisenstadt tentang multiple modernities, (Eisenstadt, 2000) modernitas di dunia Arab membentuk lintasannya sendiri, namun dengan ketegangan internal antara orientasi modern dan struktur kultural tradisional.

Ketegangan ini menjelaskan mengapa kemoderenan Arab cenderung menghasilkan negara kuat dengan masyarakat sipil yang lemah, serta melahirkan otoritarianisme yang mengakar.